Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDPIP) dipersilakan melapor ke Bawaslu dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK usai mengungkap adanya dugaan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Tengah 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi adanya rencana pelaporan tersebut.
"Ya silahkan saja dilaporkan ke Bawaslu, kan kita tahu mekanismenya. Kalau kecurangan, tapi kalau ke MK kan kita tahu aturannya regulasinya itu 2,5 persen kalau nggak salah ya. Ini kami terbuka saja ya," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia menegaskan, apabila pihaknya sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat.
"Yang jelas kami sudah melakukan kerja-kerja pemenangan secara terhormat, terutama salah satu di antaranya dari Sumatera Utara," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan, tidak ada kecurangan di Pilkada Sumut, terlebih dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution.
"Alhamdulillah. Nggak ada kecurangan nggak? Nggak ada partai-partai cokelat gitu kan? Nggak ada itu semua," kata Hinca.
"Hanya partai biru nih, Pak Hinca Panjaitan, sebagai tulangnya Bobi Nasution ya kan. Yang langsung beliau waduh, setiap minggu pulang ya ke Medan, keliling ya. Kalau Pak Hinca sudah turun, insyaAllah kita menangnya pasti sangat-sangat terhormat," kata Habiburokhman menimpali Hinca.
"Karena ini kan pendekar hukum. Nggak mungkin beliau mentolerir pihak yang didukungnya melakukan kecurangan. Gitu kan Pak Hinca ya?," sambungnya.
Sebelumnya, PDIP menemukan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di sejumlah daerah Pilkada 2024 ini. Pelanggaran TSM ini akan diungkap secara jelas di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy dalam jumpa persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
"Kami melihat bahwa telah terjadi TSM di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Banten, Jawa Timur. Kami sedang kumpulkan data-data tersebut," kata Ronny.
Ronny mengungkap terkait ditemukannya ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024. Pihaknya melihat bahwa ini merupakan suatu peristiwa yang memang kuat diduga sudah terlihat ketika penempatan kepala kepolisian di tingkatan polres maupun polsek saat Pilkada ini berlangsung.
Tak hanya di institusi kepolisian, kata dia, ini juga coba didesain dengan adanya penetapan penjabat (Pj) kepala daerah di sejumlah wilayah yang menjadi target Jokowi sebagai mantan Presiden. Ronny mengatakan, hal itu secara jelas terlihat dalam proses pergantian Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Pj kepala daerah DKI Jakarta ini mengganti camat di 12 wilayah. Jadi indikasinya rotasi ini adalah untuk memenangkan pasangan RIDO. Karena kita akan breakdown lagi bagaimana memobilisasi Bansos, kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN. Ini akan kita breakdown lagi di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
"Kemudian, terjadi juga Pj kepala daerah di Jawa Tengah. Hal-hal seperti ini akan kita breakdown, kita akan sampaikan di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kami," tuturnya.
