Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, mengatakan jika penyebutan istilah 'Partai Cokelat' atau Parcok yang disebut ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024 itu adalah hoaks saja.
"Justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok (Partai Cokelat) dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habibur di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Selain itu, ia menyampaikan, jika istilah Parcok juga disampaikan oleh salah satu Anggota DPR RI. Menurutnya, Anggota DPR RI tersebut telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD.
"Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, dan orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD, kan kami juga anggota MKD, orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD," ujarnya.
Baca Juga: Pede Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Anies: Lihat Faktanya Aja
"Dan kami akan meminta keterangan beliau, apa yang menjadi bukti. Apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut," sambungnya.
Ia mengatakan, jika dalam Pilkada banyak pihak bekerjasama. Sehingga menurutnya, tak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpihak pada kubu tertentu.
"Karena yang namanya Pilkada ini kan tidak hanya antar dua kubu. Karena hampir enggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena disetiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika, gak logis ya," pungkasnya.
Tudingan Partai Cokelat
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mendorong agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal itu agar Prabowo berani melepaskan sahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.
Deddy awalnya menyampaikan, jika Pemilu Indonesia kemarin termasuk Pilkada adalah Pemilu yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.
"Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Adanya hal itu, kata dia, akhirnya digerakan lah Partai Cokelat yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.
"Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," katanya.
Ia mengatakan, Partai Cokelat bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," ujarnya.
Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sudah bersusah payah memisahkan Polri dari ABRI. Tujuannya tak lain untuk melayani dan melindungi masyarakat. Namun yang terjadi justru aksi Kepolisian sangat parah dalam Pilkada.
Selain itu ia menyoroti juga ketidaknetralan PJ Gubernur di Pilkada 2024. Menurutnya, justru dirinya sangat kasihan dengan Presiden Prabowo saat ini.
"Bayangkan seorang Presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon Gubernur. Hati kami tersakiti," katanya.
Ia pun menyerukan kepada pendukung Prabowo agar bisa mendesak Presiden mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
"Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus sahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian dalam negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Presiden Prabowo," ujarnya.
