Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk keras penembakan oleh anggota Polri terhadap warga sipil yang terjadi di Semarang dan Bangka Belitung.
KontraS menilai jika adanya peristiwa tersebut menambah daftar oknum polisi sewenang-wenang gunakan senjata.
"Dua peristiwa tersebut menambah daftar panjang tindakan anggota kepolisian yang sewenang-wenang menggunakan senjata api hingga menyebabkan hilangnya nyawa warga negara," kata Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, dalam keterangannya kepada Suara.com, Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, Polri harus menghukum berat para anggota yang terlibat, menjatuhkan hukuman Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).
"Dan melakukan proses hukum melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan untuk dipertanggungjawabkan secara pidana," tegasnya.
Atas dua peristiwa penembakan tersebut, kata dia, KontraS menilai bahwa tindakan penembakan yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius.
"Polisi telah melakukan pembunuhan diluar hukum (extrajudicial killing atau unlawful killing). Selain melanggar HAM, kedua anggota dalam peristiwa tersebut melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan hingga prinsip-prinsip internasional, yakni terlanggarnya hak untuk hidup bagi korban, sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 (UU 12/2005)," ujarnya.
Terhadap penembakan yang khususnya menimpa Gamma Rizkynata Oktafandy seorang anggota Paskibra SMKN 4 Semarang, menurutnya, anggota kepolisian melanggar Pasal 37 Kovenan Internasional tentang Hak Anak atau The Convention on the Rights of the Child.
Bunyi yang menyatakan setiap anak yang melanggar hukum, atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai.
Baca Juga: Dulu Koar-koar Minta Rp 20 T, Peran Natalius Pigai di Kasus Penembakan Siswa SMK Dipertanyakan
Anggota Kepolisian seharusnya, kata dia, tidak menjadi agen Algojo Negara dan melakukan perampasan nyawa warganegara dengan sewenang-wenang, sebab melanggar hak untuk hidup yang seharusnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
