Suara.com - Liga Arab dengan suara bulat mengekspresikan penolakan terhadap tindakan Israel yang berpotensi membahayakan Irak, dan mengingatkan bahwa konflik berskala besar di kawasan bisa saja terjadi.
Dalam resolusi yang diadopsi pada rapat darurat organisasi negara-negara Arab yang diselenggarakan atas permintaan Irak, mereka mengecam upaya Israel untuk memperluas tindakan agresifnya di wilayah tersebut, termasuk Irak.
"Resolusi ini diadopsi dengan sepenuhnya didukung oleh delegasi Arab untuk menunjukkan solidaritas dengan Irak," ungkap Duta Besar Qatar untuk Mesir, Tariq Al-Ansari, dalam pernyataannya pada Senin (25/11).
Resolusi ini juga mengingatkan akan risiko eskalasi besar-besaran yang dilakukan Israel yang bisa memicu perang di kawasan, sehingga mengancam keamanan dan stabilitas.
Baca Juga: 14 Negara Anggota DK PBB Dukung Resolusi Damai Gaza, AS Sendirian Menolak
Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menyampaikan bahwa ia telah mengirim surat kepada ketua Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil tindakan terkait milisi pro-Iran yang menggunakan wilayah Irak untuk menyerang Israel.
Sa’ar meminta Dewan Keamanan untuk segera memastikan bahwa pemerintah Irak memenuhi tanggung jawabnya di bawah hukum internasional dan menghentikan serangan terhadap Israel.
Sementara itu, Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, memperingatkan bahwa surat dari Israel tersebut bisa menjadi alasan untuk melakukan serangan terhadap negaranya.
Ketegangan di kawasan meningkat akibat serangan brutal Israel di Jalur Gaza yang telah mengakibatkan lebih dari 44.200 orang tewas, mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak, sejak serangan Hamas tahun lalu.
Konflik ini juga meningkat ke Lebanon dengan serangkaian serangan mematikan yang diluncurkan oleh Israel di seluruh Lebanon, yang telah memperburuk ketegangan antara Israel dan Hizbullah sejak dimulainya perang Gaza.
Pada Kamis (21/11), Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, terkait dengan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza.
Di sisi lain, Israel tengah dihadapkan pada tuntutan genosida di Mahkamah Internasional terkait perang yang brutal di Gaza.