Infografis
Suara.com - Untuk memenuhi pemerataan distribusi pangan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter menyarankan PT Food Station Tjipinang Jaya menambah 40 armada Mobil Toko (Moko). Dengan adanya unit tambahan, maka upaya pemerataan distribusi pangan ke seluruh kecamatan di Jakarta bisa lebih optimal.
Hal ini disampaikan Jupiter, saat pembahasan dan pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
“Dengan 44 mobil, diharapkan bisa membantu warga Jakarta untuk membeli sembako dan pangan lebih murah,” ujarnya, di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Senin (18/11/2024).
Menurut Jupiter, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan harus melakukan intervensi, sebab kondisi harga pangan saat ini cukup tinggi dan membuat masyarakat kesulitan.
Baca Juga: Keren! Ada Inovasi Pangan Padi Biofortifikasi, Ini Manfaatnya untuk Kesehatan dan Proses Menanamnya
“Di sinilah dibutuhkan kehadiran negara untuk memberikan stabilisasi harga. Kita cukup prihatin masih banyak masyarakat yang mengeluhkan harga pangan itu mahal. Terutama harga sembako dan beras,” ucap Jupiter.
Ia pun menyayangkan Food Station, yang baru memiliki empat unit mobil Moko. Jika punya tambahan 40 mobil, maka 44 kecamatan se-Jakarta bisa dijangkau.
“Pemprov DKI dengan APBD yang begitu besar sangat miris hanya empat Mobil Toko. Sementara di Jakarta jangkauannya cukup luas, ada 44 kecamatan, dan 267 kelurahan,” tutur Jupiter.
Ia juga berharap, pangan yang didistribusikan melalui Moko harganya harus di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
“Harusnya harga BUMD lebih murah dari di pasaran dan supermarket karena BUMD adalah badan usaha yang orientasi untuk pelayanan,” ungkap Jupiter.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso mengaku belum bisa memenuhi kebutuhan itu. Sebab, saat ini pihaknya masih keterbatasan jumlah MOKO.
“Hari ini, kami punya mobil toko (MOKO) cuma empat (unit), padahal kecamatan dan kelurahan jumlahnya banyak sekali. Jadi sehari kami hanya ada di empat kelurahan,” tutur Karyawan.
Ia menjelaskan, program MOKO ini merupakan kerja sama dengan Bank Indonesia. Sehingga untuk penambahan unit harus mematangkan rencana dan perhitungan secara rinci.
“MOKO kami bersinergi dengan Bank Indonesia untuk mendapatkan bantuan terkait biaya transportasi. Kalau mau dijadikan investasi, tentu kami harus berhitung betul karena 1 mobil sekitar Rp400-500 juta,” tukas Karyawan.
Melalui MOKO, Food Station Tjipinang Jaya mampu membawa 2,5 ton pangan murah untuk didistribusikan setiap hari.
Sejumlah bahan pangan yang disediakan antara lain, beras, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, susu UHT, dan air mineral kemasan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga sedang bersiap menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi menjelaskan, saat ini kebutuhan beras masyarakat DKI Jakarta mencapai 2.686 ton per hari atau 80.594 ton per bulan. Menjelang Nataru 2025, diperkirakan kebutuhan beras akan meningkat sebesar 3,43 persen menjadi 2.767 ton per hari atau 83.361 ton per bulan.
"Kami telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti pemenuhan kapasitas gudang dan penguatan kerja sama antar daerah secara Business to Business (B to B) dengan produsen beras di berbagai daerah, serta menjaga stabilitas pasokan beras bersama Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jakarta Banten," terangnya.
Ia mengharapkan, pada 2025, BUMD sektor pangan dapat melakukan ekspansi dan inovasi kegiatan komersial perusahaan melalui platform digital, serta mengoptimalisasi seluruh aset dan sumber daya perusahaan dalam rangka peningkatan pendapatan.
Tidak hanya itu, ia juga berharap, BUMD dapat melakukan efisiensi beban dan Harga Pokok Komoditas melalui integrasi rantai pasok yang efektif, meningkatkan market share BUMD Pangan di DKI Jakarta dan nasional, serta meningkatkan kualitas produk dan quality control sesuai standar kelayakan pangan.
Selanjutnya, mengupayakan diversifikasi usaha baik yang bersifat vertikal maupun horisontal untuk optimalisasi kinerja pendapatan dan terus menguatkan sinergi dengan BUMD, Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga, serta kerja sama antardaerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
"Kami harapkan, semua persiapan dan strategi yang telah direncanakan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan demi kesejahteraan masyarakat Jakarta," pungkasnya.
