Dukung Palestina, Haaretz Diboikot Pemerintah Israel!
Beberapa jurnalis Al Jazeera lainnya telah diancam oleh Israel, dan jaringan tersebut telah dipaksa untuk menutup biro-bironya di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.
Suara.com - Israel telah menyetujui resolusi untuk memutus hubungan dengan kantor berita Israel Haaretz dan melarang lembaga pendanaan pemerintah untuk berkomunikasi atau memasang iklan dengan surat kabar tersebut.
"Pemerintah mengatakan keputusannya itu karena banyak artikel yang telah merusak legitimasi negara Israel dan haknya untuk membela diri, dan khususnya pernyataan yang dibuat di London oleh penerbit Haaretz Amos Schocken yang mendukung terorisme dan menyerukan penerapan sanksi terhadap pemerintah," Haaretz melaporkan pada hari Minggu.
Kantor berita yang condong ke kiri itu menambahkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui keputusan tersebut, yang tidak muncul dalam agenda pemerintah untuk rapat kabinet mingguan.
Menanggapi keputusan tersebut, Haaretz mengatakan itu adalah "resolusi oportunis untuk memboikot Haaretz, yang disahkan dalam rapat pemerintah hari ini tanpa tinjauan hukum apa pun … [dan] langkah lain dalam perjalanan Netanyahu untuk membongkar demokrasi Israel".
Baca Juga: Misi Kemanusiaan Prabowo: Siapkah Indonesia Menampung Pengungsi Gaza?
“Seperti teman-temannya [Presiden Rusia Vladimir] Putin, [Presiden Turki Recep Tayyip] Erdogan, dan [Perdana Menteri Hungaria Viktor] Orban, Netanyahu berusaha membungkam surat kabar yang kritis dan independen. Haaretz tidak akan menolak dan tidak akan berubah menjadi pamflet pemerintah yang menerbitkan pesan-pesan yang disetujui oleh pemerintah dan pemimpinnya,” tambah media tersebut.
Kolumnis Haaretz Gideon Levy mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sanksi pemerintah terhadap media tersebut mengirim pesan yang sangat buruk, baik secara politik maupun moral.
“Banyak yang memandangnya [Haaretz] sebagai satu-satunya surat kabar di Israel karena, terutama [dalam] perang ini, hampir semua media sepenuhnya mengikuti narasi pemerintah dan tentara, dan tidak menunjukkan kepada orang Israel apa yang terjadi di Gaza," katanya.
Perselisihan pemerintah dengan organisasi tersebut meningkat bulan lalu di sebuah konferensi di London, di mana penerbit Schocken mengatakan pemerintah Netanyahu tidak peduli tentang “memaksakan rezim apartheid yang kejam pada penduduk Palestina”.
"Ini mengabaikan biaya yang dikeluarkan kedua belah pihak untuk mempertahankan permukiman sementara memerangi pejuang kemerdekaan Palestina yang disebut Israel sebagai 'teroris'," tambahnya.
Baca Juga: Filosofi Tongkrongan: Saring Pikiran Biar Gak Jadi Ujaran Kebencian
Menyusul protes publik Israel atas komentar tersebut, Schocken mengatakan bahwa penyebutannya tentang pejuang kemerdekaan Palestina tidak berarti Hamas.
