Infografis
Suara.com - Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna H Laoly bercerita tentang kerasnya Pilgub Sumut 2024.
PDIP yang mengusung paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala berhadapan dengan paslon Bobby Nasution-Surya yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
"Dari semua pemilihan kepala daerah ada beberapa yang menjadi perhatian kami, Jawa Tengah, Jakarta, Bali, dan terkhusus Sumatera Utara," katanya di Medan, Senin (25/11/2024).
Menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024, pihaknya masih kekurangan dana untuk saksi Edy-Hasan. Hal ini disebabkan adanya upaya sistematis yang menghalangi penggalangan dana untuk saksi Edy-Hasan.
"Kami juga melihat upaya sistematis dari mencegah agar dukungan-dukungan dari para sponsor untuk menggalang dukungan dana saksi bagi kami," ujarnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyampaikan kalau ada kader-kader dan simpatisan yang dihalangi untuk memberikan bantuan dana.
"Ada yang kader-kader dikunci-kuncilah, teman-teman yang mau bersimpati, ada yang ditakuti," ucapnya.
Sebaliknya, kata Yasonna, kondisi ini berbeda di kubu rivalnya yakni pasangan Bobby-Surya.
"Tapi di sana, wah ini. Seperti dana tidak terbatas, itu yang kita hadapi," ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Yasonna, DPP PDIP menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai, anggota DPR, DPRD, PDIP se-Sumut, dan para kader mari untuk bergotong royong mengamankan saksi-saksi.
Bahkan, Yasonna berseloroh menyebut bila perlu kantor DPD PDIP Sumut digadaikan untuk menutupi kekurangan dana saksi.
"Sekjen (Hasto Kristiyanto) mengatakan untuk menggalang dana saksi-saksi kita, bila perlu kita gadaikan itu kantor DPD (PDIP) Sumatera Utara," selorohnya.
Yasonna juga meminta agar PDIP Sumut memilih kader yang militan sebagai saksi di setiap TPS hingga perhitungan ke kabupaten.
"Karena kita memberikan perhatian khusus di Pilgub Sumut," katanya.
Yasonna mengaku ditugaskan untuk melihat langsung hasil Pilgub Sumut 2024.
"Saya sampai ditugaskan untuk melihat dan memantau proses Pilgub Sumut, untuk segera melaporkan ke dewan pimpinan pusat partai dan tim hukum di Jakarta," tuturnya.
Bukan persoalan menang atau kalah, Yasonna menegaskan perhatian lebih di Sumut ini dilakukan demi proses demokrasi.
"Kita mau bukan soal menang-kalahnya, kita mau proses demokrasi berjalan dengan baik," katanya.
Kontributor : M. Aribowo
