Infografis
Suara.com - Ancaman pembunuhan kepada Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr oleh Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menjadi sorotan dunia, Senin (25/11/2024).
Menanggapi hal itu, Presiden Filipina Ferdinand mengatakan bahwa masalah tersebut menjadi tidak proporsional karena penolakan Duterte untuk menjawab pertanyaan yang sah tentang dugaan penyalahgunaan dana oleh kantor wakil presiden.
Dalam sebuah pesan video, Marcos menyatakan bahwa masalah tersebut tidak akan berkembang menjadi drama seperti ini, jika saja Duterte menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota parlemen tersebut.
"Kebenaran tidak boleh diungkapkan secara sembrono," katanya, mengacu pada perang narkoba yang kontroversial yang dilakukan oleh mantan presiden dan ayah wakil presiden, Rodrido Duterte.
"Pembicaraan ini akan berakhir jika saja sumpah untuk mengatakan kebenaran sebagai pelayan publik dipenuhi, dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, malah dialihkan ke omongan murahan," tambah Marcos.
Marcos juga mengatakan bahwa umpatan dan ancaman secara jelas terhadap nyawa yang dilakukan oleh Duterte mengkhawatirkan.
Dia mengatakan pernyataan tersebut tidak memiliki tempat di negara demokrasi seperti Filipina dan dia tidak akan menerima begitu saja.
"Jika merencanakan pembunuhan Presiden semudah itu, bagaimana dengan warga negara biasa kita?" kata Marcos.
"Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya. Sebagai negara demokrasi, kita perlu menegakkan supremasi hukum," tambahnya.
Baca Juga: China Ciptakan 'Jubah Gaib' Baru untuk Pesawat Tempur, Tak Terdeteksi Radar Tercanggih
Pernyataan itu menandai pertama kalinya Presiden menanggapi kritik yang disampaikan Duterte ke publik.
Presiden menanggapi pernyataan daring kontroversial Duterte selama akhir pekan, di mana dia mengancam akan membunuh Duterte, Ibu Neara Liza Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika rencana yang diduga ditujukan kepada berhasil.
Duterte mengeluarkan ancaman tersebut saat dia berada di DPR bersama kepala stafnya, pengacara Zuleika Lopez, yang ditahan karena tidak menanggapi pertanyaan mengenai penyalahgunaan dana di kantor Wakil Presiden selama penyelidikan legislatif.
Menurut Presiden, semua pejabat pemerintah diamanatkan untuk melindungi Konstitusi dan tunduk pada transparansi dan akuntabilitas.
"Jadi tidak benar untuk menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran," katanya.
Marcos berharap agar peristiwa tersebut berakhir dengan cara yang damai dan dengan kebenaran. Meskipun dia fokus pada pemerintahan, Marcos mengatakan penegakan hukum tidak boleh dikompromikan.
"Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negara ke dalam lumpur politik," katanya.
"Mari kita hormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Mari kita ingat amanat yang dipercayakan kepada kita oleh jutaan orang Filipina," tambahnya.
Pernyataan Duterte memicu kecaman besar-besaran dan mendorong lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan bergerak untuk memastikan keselamatan Presiden.
