Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mengusulkan agar pihak TNI terlibat dalam pemberantasan judi online atau judol.
Sukamta mengatakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin juga sempat mengatakan judol merupakan salah satu ancaman bagi bangsa di bidang non-militer.
“Tadi Pak Menhan sempat mengatakan ancaman salah satunya yang non militer yaitu judi online,” kata Sukamta, dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI, di Kompleks DPR RI, Senin (25/11/2024).
“Judi online ini persoalan yang semakin serius kalau PPATK itu mengatakan omsetnya 2023 Rp350 triliun, kemarin sudah ada yang mengatakan omzetnya sudah sampai Rp900 triliun,” tambahnya.
Baca Juga: Tertinggal 22 Tahun, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Dorong Percepatan Reformasi Birokrasi Pertahanan
Saat ini Sukamta menilai bahaya judol sudah melampaui narkotika. Bahkan aktor-aktor internasional saat ini disebut-sebut telah menyusup dibalik para aparat.
Meski hal itu masih belum terkonfirmasi kebenarannya, namun Sukamta yakin jika TNI bisa benar-benar memberantas Judol hingga ke akar rumput
“Sudah melampaui narkoba sebagian orang mengatakan aktor-aktor internasional sudah masuk menyusup ke pada aparat, saya tidak tahu faktanya tetapi saya yakin yang bisa mengatasi itu hanya TNI,” jelasnya.
Sukamta yakin TNI bisa dengan mudah memberantas judi online. Sehingga, Sukamta meminta Sjafrie agar bicara dengan Presiden Prabowo Subianto agar pihak TNI ditugaskan dalam memberantas judol di tanah air.
“Saya berharap betul mudah-mudahan Pak Menhan bisa lobi kepada presiden mudah-mudahan presiden menugaskan TNI untuk menyelesaikan judul ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Rapat Perdana di DPR, Sjafrie Sjamsoeddin Janji Lanjutkan Program Prabowo di Kemenhan, Apa Saja?
Selanjutnya Sukamta juga mewacanakan bakal membagi 20 persen hasil omset judol yang tercatat oleh PPATK, sebesar Rp900 miliar untuk anggaran TNI jika nantinya berhasil saat dilibatkan.
“Kalau itu ditugaskan nanti Pak 20 persen omset yang digerebek itu dikasihkan TNI untuk kesejahteraan anggota. Lumayan kan kalau Rp900 triliun 20 persen ya itu Rp180 triliun melebihi dari anggaran APBN,” pungkasnya
