Infografis
Suara.com - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi dengan rencananya melarang semua anggota militer transgender dari dinas aktif. Langkah ini dilaporkan akan diumumkan melalui perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatan keduanya, 20 Januari mendatang.
Kebijakan tersebut juga diprediksi akan membawa dampak besar bagi ribuan personel transgender yang saat ini aktif bertugas. Diperkirakan ada sekitar 15.000 personel transgender yang aktif bertugas di militer AS.
Menurut laporan, Trump berniat menyatakan para anggota transgender "tidak layak" untuk melayani, dan mereka akan dikeluarkan dari militer melalui alasan medis.
Kebijakan ini memperpanjang larangan serupa yang ia terapkan pada masa jabatan pertamanya, di mana transgender dilarang bergabung dengan militer tetapi mereka yang sudah bertugas diizinkan tetap aktif. Namun, kali ini, tidak akan ada pengecualian—semua anggota transgender akan diberhentikan.
Langkah ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joe Biden, yang sebelumnya mencabut larangan Trump pada awal masa jabatannya. Dalam periode tersebut, lebih dari 2.200 personel didiagnosis dengan gender dysphoria, dan banyak lainnya mengidentifikasi sebagai gender yang berbeda dari jenis kelamin saat lahir.
Trump sendiri telah lama mengkritik keberadaan transgender di militer dan institusi publik lainnya. Ia sering menyebut kebijakan inklusif ini sebagai bentuk "indoktrinasi kiri" yang menurutnya merusak nilai-nilai tradisional Amerika.
Dalam pernyataannya, ia juga bertekad untuk menghentikan pendanaan bagi sekolah yang mengajarkan teori ras kritis, membatasi partisipasi atlet transgender dalam olahraga perempuan, dan melarang pengajaran tentang identitas gender di ruang kelas.
"Sekolah mana pun yang menyebarkan teori ras kritis, kegilaan transgender, dan konten rasial, seksual, atau politik yang tidak pantas lainnya kepada anak-anak." katanya.
Rencana Trump ini mendapat dukungan dari Menteri Pertahanan pilihannya, Pete Hegseth, yang dikenal memiliki pandangan serupa. Hegseth menyebut bahwa langkah untuk mengintegrasikan perempuan dan transgender dalam militer melemahkan keamanan nasional.
Baca Juga: Apa Boleh Transgender Umroh dan Haji?
Selain itu, Wakil Presiden terpilih JD Vance juga memicu perdebatan dengan komentarnya yang kontroversial, menyebut transgender dan nonbiner sebagai bagian dari "strategi" untuk mendapatkan keuntungan dalam penerimaan perguruan tinggi di Amerika Serikat.
"Jika Anda adalah orangtua kulit putih kelas menengah atau menengah atas, dan satu-satunya hal yang Anda pedulikan adalah apakah anak Anda masuk ke Harvard atau Yale, jelas jalur tersebut telah menjadi jauh lebih sulit bagi banyak anak kelas menengah atas... Satu-satunya cara agar orang-orang tersebut dapat berpartisipasi dalam birokrasi DEI (Keanekaragaman, kesetaraan, dan inklusi) di negara ini adalah menjadi trans," katanya dalam podcast bersama Joe Rogan.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik tajam. Organisasi hak asasi manusia dan komunitas LGBTQIA+ menilai langkah ini diskriminatif dan berbahaya. Mereka menyatakan bahwa Trump telah mengabaikan kontribusi besar yang diberikan oleh anggota transgender di militer, sekaligus merusak upaya menciptakan militer yang inklusif dan mencerminkan keragaman masyarakat Amerika.
Langkah Trump ini dipandang sebagai bagian dari agendanya untuk menghapus pengaruh progresif di berbagai sektor masyarakat Amerika. Namun, dengan komunitas LGBTQIA+ yang terus bersuara, perlawanan terhadap kebijakan ini diprediksi akan terus meningkat.
