Selain tentang sistem zonasi PPDB, pemerintah juga diminta tidak buru-buru mengambil keputusan tentang rencana
mengembalikan Ujian Nasional (UN). Menurut Retno, harusnya pemerintah lebih dulu lakukan evaluasi terhadap kebijakan assesment nasional berbasis komputer atau ANBK yang sudah diterapkan sebagai pengganti UN di masa Mendikbudristek Nadiem Makarim.
"FSGI mendorong Komisi X DPR RI untuk memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait wacana mengganti PPDB Sistem Zonasi dan Menghidupkan kembali Ujian Nasional," ujarnya.
Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI didorong untuk meminta pendapat dan masukan banyak pihak dari stakeholder bidang pendidikan sebelum membuat keputusan.