Infografis
Suara.com - Pemerintah sepakat untuk merumuskan protokol penggunaan data tunggal dari BPS. Untuk keperluan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, ia akan memastikan dan terus melakukan konsolidasi data pengentasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Intervensinya akurat, terintegrasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda)," kata Gus Ipul, saat menghadiri rapat bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Koperasi di Menara Danareksa, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Gus Ipul menjelaskan, BP Taskin menjadi koordinator pengentasan kemiskinan untuk menentukan kebijakan umum, sementara itu, kementerian dan lembaga akan bekerja bersama BP Taskin sesuai tugas dan fungsinya.
"Pada dasarnya ini sungguh membuat kerja kami lebih ringan, karena nanti data yang digunakan sudah data tunggal. Ini dipergunakan oleh semua kementerian, lembaga dan pemda. Bisa berbagi tugas, saya yakin hasilnya akan lebih efektif," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya data tunggal penerima bantuan. Saat ini, semua data sudah diserahkan kepada BPS untuk diintegrasikan.
"Khusus Pak Budiman saya terima kasih, beliau sudah konsolidasi ke sejumlah kementerian dan lembaga untuk merumuskan dengan baik bagaimana penanganan dan pengentasan kemiskinan 5 tahun ke depan," katanya.
Terkait hal ini, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memastikan kementerian dan lembaga terkait akan merumuskan protokol penggunaan data yang diintegrasikan oleh BPS. Tak hanya itu, mereka juga akan merumuskan metode penanganan khusus untuk warga miskin yang nomaden.
"Nanti untuk protokol, kerjasama, dan intervensi dalam tanda kutip mengeroyok graduasi dari yang miskin supaya bisa diberdayakan, kami sudah mnugaskan wakil kepala badan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga dengan BUMN dan lainnya," kata Budiman pada kesempatan tersebut, Jumat (22/11/2024).
Lebih lanjut, Plt Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data akurat dan berkualitas untuk pengentasan kemiskinan yang ditargetkan akan dirilis pada Januari 2025. Dari analisis data yang masih berjalan, ia menyebutkan kemiskinan mayoritas berada di sektor pertanian.
Baca Juga: Perekonomian Jakarta Triwulan III 2024 Melesat 4,93 Persen, Apa Pemicunya?
"Kita harus cermati karakteristik orang miskin yang mau mendapatkan bantuan. Data kami bisa digunakan," katanya.
