Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jakarta membantah telah menyetujui usulan retribusi kantin sekolah sebagai bagian sumber pendapatan asli daerah (PAD) di APBD DKI Jakarta 2025. Meskipun usulan ini awalnya disampaikan oleh Anggota F-PKB, Sutikno.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jakarta M Fuadi Luthfi mengatakan pihaknya tak memberikan persetujuan apapun terkait usulan ini.
“FPKB DPRD Jakarta membantah telah menyetujui adanya usulan penarikan retribusi atas seluruh kantin sekolah di Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah,” ujar Fuadi kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).
Fuadi mengatakan pihaknya justru mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah dari sumber lain yang berbasis ekonomi makro, bukan berasal dari sektor mikro, seperti halnya kantin-kantin di sekolah yang merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca Juga: Bukan Sandiaga Uno, PKB Pastikan Usung Duet Acep Adang-Gita KDI untuk Pilgub Jabar 2024
“Kami mendorong agar intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan dari sektor makro. Lagi pula pendapatan retribusi dari kantin-kantin di sekolah tidak bakal bisa menyumbangkan sumber pendapatan yang signifikan,” ucapnya.
Ketimbang menyasar kantin-kantin sekolah, Fuadi mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta lebih tegas dalam menegakkan aturan retribusi pajak kepada para pengusaha besar.
“Para pengusaha besar justru mereka harus didorong untuk taat pajak sesuai regulasi yang berlaku, jangan ada celah bagi pengusaha besar untuk tidak taat bayar pajak,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyarankan agar kantin-kantin di sekolah lebih didorong untuk menjual jajanan yang bersih dan sehat, sehingga anak-anak bisa mendapatkan makanan bergizi dan dengan harga terjangkau.
“Jangan sampai penarikan retribusi kepada kantin di sekolah-sekolah bisa berdampak pada kualitas jajanan dan mahalnya makanan di sekolah, sehingga merugikan anak-anak kita,” tambahnya memungkasi.
Baca Juga: Dua Opsi PKB di Pilgub Jabar, Koalisi Bareng PDIP Atau Usung Sendiri Ambil Sandiaga Uno
