Suara.com - Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Bakharuddin Muhammad Syah mengaku, pihaknya memiliki beberapa cara dalam mengatasi kemacetan.
Di antaranya membuat pola situasi tingkat kepadatan arus lalu lintas berdasar waktu dan hari, serta membuat indikator standar kinerja alias Key Performance Indicator (KPI).
"Kemudian memetakan simpul-simpul penyebab kemacetan yang menyumbat secara real time," kata Bakharuddin dalam diskusi Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Rabu (20/11/2024).
Bakharuddin juga menyampaikan, jika membentuk tim reaksi cepat dan membangun pos pemantauan juga menjadi salah satu upaya dalam mengurai kemacetan.
"Serta penegakan hukum atas pelanggaran yang menjadi faktor-faktor penyebab perlambatan," katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Andriansyah, menyebut, jika urbanisasi berdampak pada kemacetan lalu lintas dan berdampak negatif terhadap produktivitas perkotaan.
"Pada 2045, 230 juta penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Berbeda jauh dengan 2015 di mana 135 juta penduduk yang tinggal di perkotaan," jelasnya.
Akibatnya, berdasarkan data dari TomTom Traffic Congestion Index, Jakarta menjadi kota dengan kemacetan tertinggi di antara 18 kota besar di seluruh dunia, lebih dari kota-kota seperti Bangkok, Mexico City, serta Lima ibukota Peru.
"Total biaya kemacetan lalu lintas pada 28 wilayah di Indonesia mencapai angka USD 4 miliar atau setara dengan 0,5 persen PDB nasional per tahun. Sementara itu untuk wilayah Jakarta, kerugiannya sebesar USD 2,6 miliar," ucapnya.
Baca Juga: Janji Atasi Kemacetan di Jakarta Tanpa Lampu Merah, Pengamat Nilai Jurus Dharma-Kun Tak Efektif
Mengatasi kemacetan bisa dilakukan dua strategi, yakni push strategy mendorong masyarakat berkontribusi dalam penurunan kemacetan dengan mematuhi kebijakan yang ada.