Infografis
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni meminta tambahan anggaran belanja negara Kemenhut sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025 ke DPR. Permintaan itu disampaikan pria yang akrab disapa Toni dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Dalam raker perdana, Raja Antoni meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran belanja Kemenhut sebesar Rp 5,1 triliun.
"Perkenankan kami mengusulkan tambahan anggaran bapak ibu sekalian, untuk tahun 2025 sebesar Rp 3,67 triliun," katanya saat pemaparan.
Menurutnya, anggaran itu akan diperuntukkan untuk tiga program yakni dukungan manajemen Rp 3,3 triliun, pengelolaan hutan berkelanjutan Rp 1,6 triliun, dan program pendidikan serta pelatihan vokasi Rp 112,9 miliar.
Sementara, anggaran belanja yang didapat Kemenhut masih berada di bawah angka rencana pendapatan negara bukan pajak atau PNBP di sektor kehutanan untuk 2025 yakni Rp 7,07 triliun.
Sedangkan tambahan anggaran belanja yang diusulkan Rp 3,67 triliun, diperuntukan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor kehutanan.
Menurutnya, Kemenhut telah menyusun rencana kerja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Asta Cita tersebut.
Di antaranya terkait swasembada pangan yakni penyediaan lahan untuk food estate, pengembangan SDM dan pendidikan yakni menjadikan sekolah menengah kejuruan kehutanan menjadi unggulan hingga afirmasi pendidikan sekolah negeri kehutanan gratis untuk anak-anak petani hutan.
Kemudian melakukan digitalisasi seluruh layanan perizinan di lingkungan Kemenhut, pembayaran nontunai pada penerapan tarif baru wisata di 57 kawasan taman nasional, 134 wisata alam, dan 85 suaka margasatwa untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga alokasi anggaran belanja berbasis masyarakat.
Baca Juga: Gandeng Kejagung buat Sikat Pelaku Perusak Hutan, Menhut Raja Juli: Negara Gak Boleh Kalah!
Ia mengaku, optimis sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan akan membawa banyak manfaat di kemudian hari. Mulai dari membantu terwujudnya kedaulatan pangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan.
"Kami sangat optimis bahwa sektor kehutanan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi pendorong dalam kedaulatan pangan nasional, menjaga sumber daya air, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tepian hutan," katanya.
