Infografis
Suara.com - Kelompok pejuang Palestina, Hamas, mengkritik keputusan Departemen Keuangan AS yang menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin senior mereka, menganggap langkah tersebut sebagai bukti dari sikap permusuhan pemerintahan Biden terhadap rakyat Palestina.
Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh Anadolu, Hamas menggambarkan tindakan AS sebagai pengakuan atas tindakan kriminal Amerika yang berpihak pada pendudukan fasis oleh Israel dan pelanggaran terhadap rakyat Palestina.
Hamas menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh Departemen Keuangan AS didasarkan pada informasi yang menyesatkan dan tidak benar, yang bertujuan merusak reputasi pemimpin gerakan yang berjuang demi kepentingan dan hak rakyat mereka untuk melawan pendudukan Israel.
Hamas juga menyoroti bahwa daftar sanksi AS mengabaikan para pemimpin Israel yang melakukan kejahatan perang dan menggunakan berbagai cara untuk melaksanakan genosida yang sangat keji.
Baca Juga: Netanyahu Mendadak Kunjungi Gaza, Kenakan Rompi dan Helm Tempur: Hamas Tidak Akan Kembali
Kelompok tersebut menyerukan agar Pemerintahan AS mengevaluasi kembali kebijakannya, menghentikan dukungannya yang buta terhadap Israel, dan menekan Israel untuk menghentikan tindakan kejahatan, agresi, dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Sebelumnya, pada hari Selasa, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap enam pemimpin senior Hamas yang diduga terlibat dalam “kegiatan teroris” dan pengalihan dana ke kelompok tersebut di Gaza.
Di antara yang terdaftar dalam sanksi baru tersebut adalah anggota Biro Politik Hamas di Gaza, Basem Naim, dan Ghazi Hamad.
Ini bukan kali pertama AS menjatuhkan sanksi kepada pemimpin Hamas, karena sejumlah pemimpin senior Hamas sebelumnya sudah masuk dalam daftar sanksi Amerika.
AS, yang merupakan sekutu utama Israel dan penyuplai senjata selama konflik yang sedang berlangsung di Gaza, juga berperan sebagai mediator antara Hamas dan Tel Aviv dalam upaya mencapai gencatan senjata, bersama dengan Mesir dan Qatar. Namun, upaya mediasi tersebut terhalang oleh penolakan Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menghentikan perang.
Baca Juga: PBB: 700 Anak Palestina Diculik Setiap Tahun, Iran Tuntut Akuntabilitas Global
