Infografis
Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
Pantauan Suara.com di lokasi, SK tersebut diserahkan langsung Menkum Supratman Andi Agtas didampingi Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Dalam penerimaan SK tersebut, Bahlil turut didampingi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi dan Elektoral Ace Hasan Syadzily, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Dyah Roro Esty, Sekjen Golkar, dan petinggi partai lainnya.
"Kami dari Kemenkumham telah menyerahkan SK tentang susunan lengkap pengurus Partai Golkar,” kata Supratman di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (20/11/2024).
Penyerahan SK baru kepada Partai Golkar, lanjut Supratman, secara tidak langsung membuat SK kepengurusan Partai Golkar sebelumya secara otomatis tidak berlaku.
"Dengan demikian SK yang lama itu kami cabut, dan menerbitkan SK baru tentang kepengurusan lengkap Partai Golkar," jelasnya.
"Saya berharap karena ini menjadi kewajiban dari Kemenkumham untuk meneliti terkait dengan kepengurusan semua partai politik dan kewajiban kami setelah semuanya dinyatakan lengkap, wajib hukumnya untuk kami menerbitkan SK yang baru," katanya menambahkan.
![Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) ditemani jajaran Partai memberikan pernyataan pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/07/77827-partai-golkar-bahlil-lahadalia.jpg)
Sementara itu, usai menerima SK kepengurusan partainya Bahlil menegaskan SK Kali ini dianggap sudah lengkap karena sebelumnya Golkar hanya menyertakan 9 orang kadernya sebagai pengurus.
Kekinian dalam SK yang baru, telah ada 159 orang pengurus yang terdaftar.
Baca Juga: Bahlil Bicara Pengalaman, Golkar Pasang Target Menang 60 Persen di Pilkada 2024
“SK yang pertama itu kan pengurus sementara baru sekitar 9 orang, dan hari ini SK yang keluar lengkap sudah 100 lebih, 159 dan sudah ada dewan pembina, dewan kehormatan, dewan etik, kemudian mahkamah partai jadi saya pikir ini adalah sebuah babak baru bagi kepengurusan Partai Golkar yang sudah lengkap," jelasnnya.
Bahlil mengungkapkan, secara bertahap kepengurusan partai DPP Partai Golkar periode 2024-2029 telah rampung.
“Saya pikir sudah selesai fase tahap demi tahap yang kami lakukan," pungkasnya.
