Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan, memang dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK ditekankan soal integritas.
Dalam rangka hal itu para Anggota Komisi III DPR paling utama mendalami soal operassi tangkap tangan atau OTT dan masalah penyadapan di KPK.
"Jadi, teman-teman anggota Komisi III menyampaikan tentang terkait dengan yang paling utama pada peraturan penyadapan dan peraturan tentang masalah OTT. Nah, ini yang konsen teman-teman adalah bagaimana nanti para mereka yang terpilih untuk memiliki integritas yang memang aturan-aturan yang dianggap rancu untuk diperbaiki lebih baik," kata Sahroni di Komplek Parleen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Terutama, kata dia, hal itu ditekankan kepada par calon Dewas KPK lantaran tugasnya memang untuk pengawasan di KPK.
"Dan kami harap nanti 10 calon Dewas yang selanjutnya nanti abis makan siang para calon yang lain misalnya, tetap konsen bagaimana pengawasan terhadap pimpinan dan KPK di bawahnya itu benar-benar memiliki independensi yang kuat," katanya.
"Jadi jangan sampai nanti pengawas hanya sebatas melihat dan tidak mengoreksi apa-apa yang terjadi di internal KPK sendiri," sambungnya.
Selain itu masalah ego sektoral antara Pimpinan dan Dewas KPK, kata dia, tidak boleh terjadi lagi di KPK. Untuk itu integritas sangat penting.
"Nah pengawas sendiri harus memiliki integritas yang kuat. Jangan sampai cuma mengawas-in tok, tapi tidak mau melakukan pengawasan yang memiliki aturan yang baku. Ini cuma bayang-bayang doang ngapain? Nah fungsinya pengawas adalah untuk mengawasi pada kekurangan-kekurangan yang memang perlu diperbaiki," ujarnya.
"Itulah fungsinya pengawasan. Jangan pengawasan akhirnya cuma, tadi saya sampain, jangan sampai dilobi oleh kelompok-kelompok yang untuk menargetkan orang atau menangkap orang pada kepetingan-kepentingan tertentu," imbuhnya.
