Komisi III DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal OTT: Ada Pejabat Bilang Itu Kampungan

Selasa, 19 November 2024 | 16:34 WIB
Komisi III DPR Cecar Capim KPK Johanis Tanak Soal OTT: Ada Pejabat Bilang Itu Kampungan
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mencecar Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak. (bidik layar video)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mencecar Calon Pimpinan KPK Johanis Tanak soal masih diperlukan atau tidak soal operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya selama ini meski OTT banyak dilakukan tapi tak ada efek jera.

Hal itu disampaikan Rudianto Lallo dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper Capim KPK di Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2024).

"Pak Johanis Tanak sebagai mantan Jaksa, Jaksa senior, ada menarik satu statement pejabat tinggi, saya ndak usah sebut namanya. OTT itu kampungan, OTT kampungan. Kalau tidak salah pernah saya membaca mendengar itu," kata Rudianto.

"Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan untuk Pak Johanis Tanak atau seperti apa?," sambungnya.

Baca Juga: Bicara Cara Pencegahan Korupsi, Capim KPK Johanis Tanak Usul Buat Perpres hingga Buku Anti-Korupsi Buat Anak TK-SMP

Menurutnya, perlu ada evaluasi OTT yang dilakukan KPK. Apalagi saat ini rasanya dianggap tak ada efek jera.

"Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak orang yang keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera, ini perlu koreksi saja. Apakah ini masih relevan kondisi ini," ujarnya.

Ia lantas bertanya apakah Johanis lebih fokus pada pengembalian kerugian negara atau tidak.

"Ataukah misalkan ke depan Pak Johanis Tanak lebih lebih fokus pada pengembalian kerugian negara, bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan-penyelematan aset negara misalnya, mebambah penerimaan negara, sektor SDA yang luar biasa," kata Lallo.

Baca Juga: Usulan Capim Ida Budhiati di DPR: Kasus Etik Pimpinan KPK Tetap Harus Diproses Meski Sudah Mundur

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI