Infografis
Suara.com - Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, bicara soal tenggat waktu Presiden Prabowo Subianto meneken Keppres pemindahan ibu kota ke IKN. Presiden menurutnya akan menunggu pembangunan infrastruktur rampung.
Infrastruktur di IKN yang dimaksud adalah untuk legislatif, eksekutif, yudikatif.
"Kan sudah jelas presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan presiden selesaikan, yang pasti soal deadlinenya karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi," kata Supratman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurutnya, jika melihat anggaran ke depan, Prabowo menginginkan agar diselesaikan dulu pembangunan Gedung Parlemen. Setelah itu disusul pembangunan gedung-gedung yudikatif.
"Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan Gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," katanya.
"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita itu bisa terpenuhi," sambungnya.
Ia mengatakan, pemerintah kekinian sudah selesai membangun sarana eksekutif yakni Istana. Sejumlah sarana dan prasarana lain juga sedang dikebut pembangunannya.
"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," tambah dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bicara soal nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta pasca adanya Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.
Baca Juga: Menkum Supratman Usai UU DKJ Disahkan DPR: Ibu Kota Masih Tetap Jakarta
Ia menegaskan, jika kekinian Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Meski nanti UU DKJ yang sedang direvisi kekinian sudah disahkan. Sebab status Jakarta baru akan berubah jika Presiden Prabowo Keppres soal pemindahan ibu kota negara ke IKN.
