Jokowi Nyerah Lawan Polusi Jakarta, WALHI Sindir Banyak Politisi jadi Pengusaha, Ada Kaitannya?

Selasa, 19 November 2024 | 15:15 WIB
Jokowi Nyerah Lawan Polusi Jakarta, WALHI Sindir Banyak Politisi jadi Pengusaha, Ada Kaitannya?
Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo memberikan arahan saat bertemu dengan Calon Gubernur Jakarta Nomor urut satu, Ridwan Kamil di Jakarta, Senin (18/11/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Penanganan masalah polusi udara di Jakarta disebut tidak cukup hanya dengan merancang berbagai program. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mendesak pemerintah agar berani membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan. 

Koordinator kampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah menyebutkan bahwa menangani masalah polusi di Jakarta memang diperlukan juga dukungan secara politis. 

"Jelas perlu (dukungan politis). Karena masalah lingkungan tidak lepas dari kebijakan, maka perlu upaya-upaya politis dalam memperjuangkan lingkungan hidup," kata Aminullah saat dihubungi Suara.com, Selasa (19/11/2024).

Pernyataan itu sekaligus menanggapi ucapan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang menyebut polusi udara sebagai masalah paling sulit diatasi di Jakarta. Namun, menurut pandangan WALHI, justru pemerintah yang jadi faktor penyebab terjadinya polusi udara akibat mengeluarkan kebijakan yang tidak ramah lingkungan.

Baca Juga: Bukan Diperiksa, Dokter Tirta Ajari Pegawai KPK Pola Hidup Sehat: Kerja di Sini Pressure-nya Tinggi

Foto polusi udara selimuti gedung pencakar langit Jakarta. (IG @pakindro)
Foto polusi udara selimuti gedung pencakar langit Jakarta. (IG @pakindro)

Aminullah mengkritisi kalau pemerintah selama masih sering membuat kebijakan yang mengedepankan aspek ekonomi. Keputusan itu dinilai tidak lepas dari faktor bahwa orang yang ada di dalam pemerintahan tersebut juga seorang pengusaha. 

"Politisi kita juga banyak yang pengusaha, sehingga kebijakannya cenderung mempermudah kepentingan swasta," ujarnya.

WALHI sebelumnya juga telah mengkritisi program yang dijanjikan para cagub-cawagub Jakarta yang dinilai masih dalam tatanan teknis dan bias untuk dilaksanakan, seperti pemanfaatkan transportasi umum.  

Berbagai program yang ditawarkan ketiga pasangan cagub-cawagub Jakarta dinilai terlalu fokus pada solusi teknis yang bersifat teknokratis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Seperti penerapan electronic road pricing (ERP) yang dikhawatirkan akan memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah karena tidak memiliki pilihan lain dalam mobilitas.

Baca Juga: WALHI Serang Balik Jokowi: Bukan Polusi yang Sulit Diatasi, Tapi Penyebabnya Pejabat Toxic!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI