Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan Komisi III DPR menggandeng psikolog dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Boyamin, kehadiran psikolog diperlukan untuk memastikan lebih jauh seberapa besar integritas kesepuluh capim KPK yang kini tengah menjalani fit and proper test.
"Tapi bahwa DPR harus menggandeng psikolog untuk memastikan orang-orang itu integritasnya bagus, tidak mempan suap, tidak mempan konflik kepentingan, misalnya minta tiket pesawat segala macem gitu kan itu gak boleh," kata Boyamin kepada Suara.com, Selasa (19/11/2024).
"Kedua ya keberanian, kejujuran itu penting dan mampu punya konsep pemberantasan korupsi berimbang antara penindakan sama pencegahan," sambung Boyamin.
Diwanti-wanti Tak Pilih Seperti Firli
Sebelumnya, Boyamin mengingatkan DPR agar benar-benar menyeleksi capim KPK secara benar dan baik. Jangan sampai meloloskan calon yang terindikasi atau memiliki catatan masalah.
Boyamin sendiri mengaku MAKI tidak memikiki catatan terhadap borok kesepuluh calon pimpinan. Ia berharap DPR melalui Komisi III bisa benar-benar menyaring dan mendalami semua calon sebelum akhirnya memilih lima dari sepuluh.
"Kita serahkan sepenuhnya kepada DPR aja lah. Tapi kalau memang DPR mengetahui atau punya indikasi calon-calon jelek, bermasalah ya jangan dipilih. Nanti kaya dulu lagi, kita sudah bersuara Pak Firli (Bahuri), dipilih, akhirnya menjadi masalah kan gitu kan," kata Boyamin.
Hari ini, Komisi III DPR RI juga kembali melanjutka proses fit and proper test Capim dan Cadewas KPK yang digelar sejak Senin (18/11/2024) kemarin.
