Infografis
Suara.com - Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jakarta, Suhud Alynudin mengakui adanya penurunan penggunaan anggaran daerah untuk aspek pelayanan kesejahteraan masyarakat. Penurunan anggaran tersebut bahkan terjadinselama dua tahun berturut-turut.
Akibat hal tersebut, dia selalu mendapatkan keluhan mengenai jumlah pemberian bantuan tunai ke masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).
"Jadi memang 2 tahun ini kami merasakan penurunan pada aspek pelayanan masyarakat atau pelayanan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari KJP kemudian Lansia, KPDJ, ini banyak penurunan," kata Suhud dalam webinar Kommas 'APBD Jakarta 2025; Apakah Mengakomodir Kesejahteraan Warga Jakarta?' secara virtual, Senin (18/11/2024) malam.
Suhud menyampaikan kalau DPRD telah beberapa menanyakan penyebab penurunan anggaran tersebut kepada pemda Jakarta setiap kali rapat bersama, termasuk saat paripurna. Namun, tidak pernah ada penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut.
![Gedung DPRD DKI Jakarta. [ANTARA/Dewa Wiguna]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/21/94378-gedung-dprd-dki-jakarta.jpg)
Politisi PKS itu mengatakan kalau Pemda hanya menyampaikan adanya perluasan penambahan terhadap program tertentu yang juga membutuhkan lebih banyak biaya. Akan tetapi, menurut Suhud alasan tersebut masih bisa disanggah, mengingat APBD Jakarta yang cukup besar.
"Jadi misalnya lansia tadinya Rp600 ribu, kemudian jadi Rp300 ribu, yang nerimanya ditambah. Itu kan sebetulnya dengan anggaran Jakarta yang menurut kami mampu meng-cover itu, karena periode sebelumnya juga sebelum gubernurnya PJ, itu bisa untuk meng-cover kebutuhan masyarakat, termasuk KJMU," tuturnya.
Menurutnya, Provinsi Jakarta tidak kekurangan anggaran untuk mempertahankan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pengurangan anggaran seharusnya tidak perlu terjadi.
"Kami juga kurang paham, mungkin juga uangnya, kecurigaan kami kan akhirnya politis, uangnya dipakai ke mana atau gimana. Jadi hal-hal yang perlu penjelasan yang clear," tuturnya.
Suhud memastikan kondisi seperti itu tidak lagi terjadi pada 2025. Terlebih, APBD Jakarta 2025 telah naik menjadi Rp91,14 triliun. Pemda Jakarta bahkan telah merencanakan kenaikan anggaran kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan mempertahankan KJP meskipun mulai 2025 sekolah negeri dan swasta dipastikan gratis.
"Secara umum, anggaran kesejahteraan itu ditingkatkan, Insyaallah. Cuma besarannya atau ini saya kurang tahu angka persisnya, tetapi secara umum memang kita menganggarkan peningkatan untuk program kesejahteraan," pungkasnya.
