Infografis
Suara.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak perlu lagi aktif dalam politik praktis, terutama secara terang-terangan beri dukungan terhadap calon kepala daerah tertentu dalam kontestasi Pilkada 2024.
Sebagai mantan presiden, Jokowi disarankan sebaiknya menjadi guru bangsa bagi semua politisi maupun pejabat negara tanpa berpihak ke mana pun.
"Jokowi, sekalipun dia sudah tidak Presiden, sejatinya dia akan menjadi guru bangsa. Bukan menjadi politisi pragmatis. Politisi pragmatis kan dukung-mendukung. Nah, sebaiknya juga Jokowi tidak memberikan dukungan kepada kandidat-kandidat di manapun di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jawa Tengah," kata Komunikasi politik dari Gogo Bangun Negeri (GBN) Emrus Sihombing saat dihubungi Suara.com, Senin (18/11/2024).
Sebagai guru bangsa, lanjut Emrus, Jokowi seharusnya bisa memberikan berbagai masukan terkait berjalannya demokrasi kedaulatan rakyat. Kalau pun ingin berpendapat disarankan tidak mengarah terhadap dukungan salah satu kandidat, melainkan mengarah terhadap kualitas demokrasi.
Baca Juga: RK Ngumpul Bareng Influencer 9 Hari Jelang Pilkada di Kemayoran, Kehadiran Jokowi Ditunggu
Emrus pun menyoroti dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah di mana peran Jokowi nampak jelas terlihat mendukung paslon yang juga didukung oleh partai Presiden Prabowo Subianto.
Alih-alih meminta rakyat untuk ikut memilih paslon dukungan mereka, Jokowi seharusnya bisa mengarahkan masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sesuai dengan hati nurani mereka.
"Jangan sampai ada pernyataan langsung, tidak langsung memberikan, seolah-olah memberikan dukungan kepada salah satu kandidat," katanya.
Jokowi juga punya moral politik yang harusnya dijaga sebagai mantan presiden. Dengan begitu, kepala daerah yang dilahirkan dalam proses Pilkada serentak juga benar-benar atas kehendak rakyat berdasar melihat program dan visi misi para kandidatnya.
"Biarkanlah para kandidat itu berkompetisi atas dasar misi, visi, program, dan sosok kepemimpinan. Supaya lahirlah pemimpin di rakyat itu pemimpin yang dikendaki rakyat. Bukan pemimpin yang di-endorse oleh para pegawai atau presiden yang sedang berkuasa maupun yang tidak berkuasa," tambah Emrus.
