Infografis
Suara.com - Dalam konferensi pers pada hari Jumat, Kurtulmu menegaskan bahwa Jalur Gaza saat ini tengah menghadapi pembantaian dan genosida yang sangat mengerikan, yang tidak ada bandingannya dalam sejarah, dengan situasi ini telah berlangsung hampir 13 bulan, menurut laporan media Turki.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa meskipun ada keputusan atau tindakan internasional, pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, akan terus melaksanakan tindakan mereka tanpa memperhatikan keputusan itu.
Kurtulmu juga mengungkapkan bahwa, sama seperti keanggotaan Republik Afrika Selatan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditangguhkan karena rezim apartheid dan tindakan kekerasan yang melanggar resolusi PBB, kini saatnya untuk menangguhkan keanggotaan Israel karena telah melakukan kejahatan paling kejam terhadap kemanusiaan.
Ketua Parlemen Turki menyerukan agar keanggotaan rezim Zionis ditangguhkan sampai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghentian tindakan kriminalnya dilaksanakan, menekankan pentingnya memberikan tekanan internasional agar Tel Aviv mematuhi resolusi tersebut.
Baca Juga: PBB: Aksi Israel di Gaza Berciri Genosida, Gunakan Kelaparan Sebagai Senjata
Kurtulmu menekankan bahwa rezim Israel tidak memahami reaksi internasional dan menyoroti bahwa "saat ini adalah waktu yang tepat untuk menghentikan rezim ini melalui sanksi dan tekanan politik yang efektif."
Ia juga menegaskan perlunya isolasi Israel dan peningkatan tekanan terhadap rezim tersebut di forum internasional.
Merujuk pada pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan tentang pentingnya menerapkan embargo senjata terhadap Israel, Kurtulmu menekankan keyakinan kuat akan urgensi untuk mempercepat dan memperluas sanksi internasional terhadap rezim Israel.
Ia mengatakan bahwa seruan untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tindakan yang tepat dan sangat diperlukan, meskipun mungkin sudah terlambat.
Israel memulai perang genosida di Gaza yang terkurung pada 7 Oktober 2023, sebagai respons terhadap operasi bersejarah yang dilakukan oleh kelompok Perlawanan Hamas Palestina, yang berupaya membalas kekejaman yang meningkat dari rezim tersebut terhadap rakyat Palestina.
Baca Juga: PBB: Krisis Kemanusiaan Gaza Memuncak, Israel Dituding Langgar Hukum Internasional
Setelah itu, Israel memberlakukan pengepungan total terhadap wilayah yang padat penduduknya ini, memutus pasokan bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut.
