Gereja Kingmi: Program Transmigrasi Ancam Kehidupan Orang Asli Papua

Jum'at, 15 November 2024 | 08:28 WIB
Gereja Kingmi: Program Transmigrasi Ancam Kehidupan Orang Asli Papua
Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua. (tangkapan layar/Elias Douw)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI), Papua, Pendeta Dominggus Pigai mengaku sangat prihatin atas dampak program transmigrasi karena dianggap bisa mengancam keberadaan Orang Asli Papua (OAP).

"Program transmigrasi tersebut mengancam eksistensi OAP di tanah mereka sendiri. Gereja KINGMI di Tanah Papua menyadari bahwa program mega transmigrasi tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga gereja di tanah Papua," ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Jumat (15/11/2024).

Dominggus Pigai membeberkan sederet masalah yang bakal muncul karena imbas program transmigrasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut justru akan merugikan OAP karena bisa merampas tanah dan adat di Tanah Papua.  

"Misi transmigrasi adalah bentuk lain untuk merampas dan menghilangkan tanah adat orang asli Papua. Misi perampasan tanah adat ini akan menghancurkan tatanan budaya lokal," katanya. 

Baca Juga: Post Power Syndrome? Jokowi Disindir Gak Punya Malu karena Masih Ikutan Kampanye Pilkada: Cawe-cawe Sepanjang Masa

"Sistem penguasaan tanah adat dan pengambilalihan tanah negara dengan alasan transmigrasi hanya menimbulkan gap, konflik antara orang asli dan orang migran di Tanah Papua," sambung Dominggus. 

Dia juga membeberkan jika tingkat ekonomi masyarakat di Papua juga belum merata sehingga masih banyak OAP yang mengalami kemiskinan. 

"Orang Asli Papua masih banyak yang membutuhkan lapangan kerja. Kehadiran transmigrasi merupakan cara negara merampas kehidupan orang asli Papua dari Tanah Papua. Ini merupakan bentuk pemiskinan terhadap OAP bukan pemerataan kehidupan sosial yang layak dan adil," tegasnya.

Selain masalah sosial dan ekonomi, Dominggus juga menyinggung kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih menyasar kepada Orang Asli Papua. 

"Untuk membangun orang asli Papua secara komprehensif maka penyelesaian kasus pelanggaran kasus HAM dengan mengizinkan Tim Investigasi HAM Internasional yang Independen untuk menginvestigasi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Tanah Papua," ujarnya.

Baca Juga: Disebut Bisa Blunder jika Prabowo Tak Tahu, Analis Politik Curigai Motif Gibran Buka Layanan 'Lapor Mas Wapres'

Kontributor: Elias Douw 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI