Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa setiap penyelenggara atau pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu harus terus diperbaharui laporannya.
Hal itu ditegaskan Nasir menanggapi soal salah satu Utusan Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad yang belum juga menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah dilantik.
"Saya pikir setiap penyelenggara negara dia memperbaharui laporan dia kepada KPK. Itu konsekuensi sebagai penyelenggara negara. Teman-teman kalau jadi penyelenggara kan juga akan begitu," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Sementara di sisi lain soal sorotan para penyelenggara negara atau pejabat berlantarbelakang artis masih menerima endorsement, Nasir menilai hal itu masih diperbolehkan.
Asal, kata dia, endorsement tersebut biayanya tak berasal dari APBN dan APBD. Terlebih endorsement tersebut tidak berisi konten yang negatif.
"Jadi sebenarnya itu nanti selama yang di-endorse itu memiliki hal-hal yang positif, tidak melanggar batas-batas kesopanan, tidak menjurus kepada asusila, tidak menjurus kepada judi online yang hari ini sedang trending, tidak menjurus kepada hal-hal yang mendorong masyarakat untuk melakukan kejahatan, atau terpengaruh dari endorse itu lalu masyarakat berinisiatif untuk melakukan kejahatan, Nah itu yang dilarang. Tapi selama positif mungkin tidak ada masalah menurut saya," ujarnya.
Raffi Diingatkan KPK
Sebelumnya Raffi Ahmad mendapatkan ultimatum dari KPK karena belum juga menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pelaku Seni.
Baca Juga: Soal Usulan Bentuk Panja Dalami Kasus Tom Lembong, Legislator PKS: Tidak Ada Itu
Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Raffi Ahmad wajib menyetorkan LHKPN setelah berstatus sebagai pejabat negara.
