Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah buka suara terkait isu perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Trubus mengatakan, perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global pasca tidak lagi mejadi ibu kota.
“Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan DKI sudah bukan DKI lagi tapi statusnya kini menjadi DKJ,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan, Kamis (14/11).
Trubus juga melihat, birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politis karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.
“Reformasi birokrasinya kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta DKI, nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” kata Trubus.
Akademisi Universitas Trisakti ini juga melihat pelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemprov DKI oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sudah melalui pertimbangan yang matang.
“Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama san kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kam memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” tandas Trubus.
Di sisi lain, ia juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah juga menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Sebab, kata Trubus, Marullah merupakan orang lama di lingkunhan Pemprov DKI.
“Saya melihat masuknya Marullah Matali jadi Sekda, ini kelihatannya menjadi pendorong itu semua untuk melakukan perombakan, karena kam dia paham situasi,” pungakasnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Teguh Pastikan Komitmen Sukseskan Pilkada Damai dan Tertib
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
