Infografis
Suara.com - Ujaran kebencian mulai marak bermunculan pada musim pilkada serentak ini. Apalagi di pilkada serentak 2024 ini, tokoh-tokoh perempuan mulai bermunculan untuk ikut bertarung menjadi pemimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Berdasarkan hasil riset antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) ujaran kebencian ke kelompok minoritas meningkat di platform Tiktok baik di konten maupun komentarnya. Dari 5 daerah yang menjadi target penelitian, salah satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat, ujaran kebencian yang terpantau terbagi menjadi dua narasi.
Yang pertama adalah narasi kebencian terhadap persekongkolan koalisi politik antara dua mantan gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dr. Zulkieflimansyah. Sedangkan narasi lain adalah kebencian terhadap calon gubernur perempuan Sitti Rohmi Djalilah, yang juga merupakan kakak kandung dari TGB.
“Di beberapa video terkait Pilkada NTB, kami menemukan komentar-komentar yang menyudutkan perempuan yang tidak pantas menjadi pemimpin,” ujar co-director MDDRH Ika Idris dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Terkat hal ini, Guru Besar UIN Mataram, Prof. Atun Wardatun mengatakan ujaran kebencian ini sangat tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Selain itu, ujaran kebencian juga akan membuat objek tersebut menjadi orang yang tidak baik di mata orang lain.
"Apakah benar atau tidak. Misalnya karena dia perempuan ya memang benar perempuan, tapi kita tidak boleh memandang rendah dari yang lain," katanya kepada Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama islam seharusnya memberikan contoh politik yang santun. Namun jika masih terjadi maka hal ini dinilai belum dewasa dalam berpolitik.
![Guru Besar UIN Mataram Prof. Atun Wardatun. [Suara.com/Buniamin]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/14/57386-guru-besar-uin-mataram.jpg)
"Artinya kita boleh berkompetisi tetapi Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan," katanya.
Ia mengatakan, terutama kepada calon pemimpin perempuan ini salah satunya faktornya karena patriarki masih sangat kuat. Sistem patriarki ini tidak saja di NTB melainkan masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga: RK Blusukan ke Jakarta Utara, Warga Curhat Kurang Bantuan untuk Nelayan Hingga Air Bersih
"Itu sudah berakar kuat. Kalau dikatakan itu masih ada ya masih ada di bagian negara bagian manapun tidak saja di NTB," katanya.
