Kala Fraksi-fraksi di Komisi III DPR Kompak Kristisi Kejagung Soal Kasus Tom Lembong, Jangan karena Pesanan!

Rabu, 13 November 2024 | 20:26 WIB
Kala Fraksi-fraksi di Komisi III DPR Kompak Kristisi Kejagung Soal Kasus Tom Lembong, Jangan karena Pesanan!
Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). (Suara.com/Bagaskara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Nasir mengingatkan penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi aspek keadilan. Termasuk yang dilakukan Kejagung terhadap Tom Lembong.

"Dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat," katanya.

Ia mempertanyakan mengapa Kejagung memanggil Tom Lembong dan langsung melakukan penahanan.

"Itu menimbulkan spekulasi publik dan itu kemudian ya dikhawatirkan, mencederai citra Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya," kata Nasir.

Kemudian, Hinca Pandjaitan mewakili fraksi Demokrat menyampaikan, bahwa pihaknya banyak menyerap aspirasi dari masyarakat jika kasus Tom Lembong sarat dengan nuansa politik.

"Kami merasakan mendengarkan percakapan di publik penanganan, penangkapan kasus Tom Lembong itu, sarat dengan dugaan balas dendam politik. Itu yang kami dengarkan itu yang kami rekam. Karena itu kami sampaikan harus dijelaskan ini kepada publik lewat Komisi III ini supaya betul-betul kita dapatkan sekarang," katanya.

Sementara itu dari Fraksi NasDem diwakili Rudianto Lallo mengingatkan Kejagung bahwa hukum seharusnya menjunjung tinggi azas keadilan. Ia mencium kasus Tom Lembong itu berbanding terbalik dengan asas tersebut.

"Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik, apakah kasus ini murni penegakan hukum atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, pak. Saya percaya, Pak Jaksa Agung selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum," kata Rudianto.

Rudianto juga menegaskan Kejagung banyak memproses kasus kelas kakap tetapi sifatnya represif sensasional.

Baca Juga: Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Jelaskan Soal Kasus Impor Gula Tom Lembonng

"Heboh luar biasa tetapi kadang dalam proses penanganannya orang-orang yang disebut aktor terlibat kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas," kata Rudianto.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI