Infografis
Suara.com - Sejumlah warga yang mengatasnamakan pendukung Anies Baswedan atau paasangan AMIN pada Pilpres 2024 mendeklarasikan Partai Perubahan pada Minggu (10/11/2024).
Presiden Partai Perubahan, Roby Nurhadi mengatakan bahwa partai tersebut dibentuk dengan patron Anies Baswedan sebagai pemimpin perubahan.
"Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin adalah Bapak Anies Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organisasi relawan ataupun perjuangan pergerakan perubahan," katanya seperti dikutip Suara.com dalam Youtube Suara Perubahan, dikutip Rabu (13/11/2024).
Diungkapkan Roby, meski hingga saat ini Anies belum bergabung dalam partai politik tersebut, ia tetap berharap agar capres nomor urut 1 pada Pilpres 2024 tersebut bisa bergabung untuk membawa perubahan bagi Indonesia
"Kepada mereka kami memberi rasa hormat, yang ada adalah kami ingin sama-sama berkontribusi memastikan bahwa keinginan rakyat untuk mengubah Indonesia lebih baik itu menjadi agenda penting yang bisa kita wujudkan,” jelasnya.
Pembentukan partai tersebut, lanjut Roby, merupakan salah satu titik balik dari kegagalan Anies maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta meski diinginkan oleh Warga Jakarta.
“Ini ijtihad politik, karena beberapa peristiwa pernah terjadi salah satu yang terpenting adalah Pak Anies yang begitu diinginkan oleh Warga Jakarta, tetapi tidak bisa dicalonkan sebagai calon gubernur karena memang tidak ada partai yang mau mencalonkan,” ucapnya.
Realitas tersebut menjadi pelajaran berpolitik yang sangat mahal, pasalnya seberapapun besar keinginan masyarakat terhadap seorang kepala daerah, bakal mustahil apabila tidak memiliki kendaraan politik.
"Bagi kami ini sebuah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan yaitu partai politik untuk memastikan mereka bisa diusung dengan sesuai dengan konstitusi," katanya.
Baca Juga: Partai Perubahan Indonesia Trending di X, Ternyata Pernah Dikaitkan dengan Anies Usai Pilpres
Lebih lanjut, ia mengemukakan tidak menutup kemungkinan, apabila Partai Perubahan nantinya bakal menjadi kendaraan politik bagi siapapun calon kepala daerah maupun calon presiden (capres) bagi siapapun orang yang dianggap berkompeten.
