Infografis
“Bahwa terdapat komunikasi antara terperiksa Nurul Ghufron yang menyampaikan keluhan kepada Saudara Kasdi (Maret 2022) yang notabene dilakukan jauh sebelum dan tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan tersangka dan penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementan," ucap Ario
Hubungan Nurul Ghufron dengan Kasdi itu menyebabkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Ghufron melakukan pelanggaran etik.
Dia menilai hal tersebut terjadi lantaran pimpinan KPK menjadi rentan terkena pasal 36. Ario kemudian mengklaim pimpinan KPK memiliki integritas yang tidak perlu diragukan.
“Jadi, saya rasa integritas para pimpinan KPK ini sudah teruji. Mulai dari histori mereka, dari fit and proper test di DPR. Artinya, untuk pertama integritas tidak perlu dipertanyakan,” tutur Ario.
Mengenai potensi konflik kepentingan jika larangan insan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dihapuskan, Ario menilai kewenangan untuk berhubungan dengan pihak berperkara bisa dibatasi.
“Sebetulnya bisa juga memberikan batasan kewenangan dalam melakukan pertemuan tersebut. Misalnya dalam rangka kedinasan diperbolehkan, dalam rangka mungkin pemberian seminar-seminar dan materi mungkin masih diperbolehkan,” papar Ario.
“Toh juga, yang kami minta juga tidak berlebihan. Hanya memberikan mereka, para pimpinan KPK, dasar manusia sebagai mahkluk sosial. Jangan sampai adanya Pasal 36 ini membuat mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sebagai mahluk sosial,” tandas dia.
Ajukan Uji Materi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajukan uji materi atau judicial review terhadap pasal yang melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berpekara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Hakim MK Pertanyakan Gugatan Marwata: Hapus atau Maknai Lain Larangan Temui Pihak Berperkara?
Norma tersebut tercantum dalam Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
