Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem diharapkan tetap konsisten menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pakar sosiologi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menyampaikan bahwa oposisi dalam parlemen diperlukan untuk mencapai keseimbangan demokrasi bagi negara.
"Saya setuju kalau PDI Perjuangan misalnya sama Nasdem memilih oposisi. Itu tuh harus siap ya sebagai sebuah kepentingan kalau mau membuat keseimbangan itu," kata Arie saat acara seminar Pra-Munas XIV Kagama bertajuk Prospek Demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Subianto di Ashley Wahid Hasyim Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Dia mengingatkan bahwa sebagai oposisi partai terkait harus berani menegur pemerintah atas kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
Wakil Rektor UGM itu menyebutkan bahwa salah satu indikator dari negara demokrasi salah satunya ukurannya ialah harus ada oposisi.
"Oposisi ini adalah bagian dari cara kita untuk menyeimbang yang memungkinkan demokrasi bekerja. Itu di level parlamentarisme," ujar Arie.
Akan tetapi, meskipun PDIP memastikan diri masih menjadi oposisi, namun perwakilan partai tersebut di DPR nampak pesimis bisa layangkan kritik kepada pemerintah. Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi PDIP Aria Bima.
Dia menyatakan bahwa DPR nampak tidak bisa lakukan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi itu terjadi akibat mayoritas partai politik di DPR saat ini termasuk partai pendukung pemerintah.
"Saya melihat bahwa DPR ini saat ini bisa dikatakan hampir tidak akan melakukan fungsi check and balance dalam kelembagaan. Karena hampir 80 persen itu adalah bagian dari lingkaran kekuasaan," kata Aria dalam diskusi yang sama.
Baca Juga: Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub
