Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?

Bella Suara.Com
Selasa, 12 November 2024 | 19:01 WIB
Cek Fakta: Prabowo Subianto Akan Hentikan Dana Desa, Benarkah?
Presiden Prabowo Subianto saat membuka gala dinner bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jateng, Jumat (25/10/2024). [Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena banyak kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi.

“PRABOWO SAMPAIKAN: DANA DESA LEBIH BAIK DISTOP, SEBAB KADES BANYAK YANG KORUPSI.” narasi dalam unggahan tersebut.

Hingga Selasa, unggahan tersebut telah ditonton 3,6 juta kali dan dibagikan ulang di berbagai platform, termasuk X dan YouTube.

Namun, benarkah Prabowo Subianto akan menghapus dana Desa?
Penjelasan:

Baca Juga: Aria Bima PDIP Kritik Prabowo: Kekuasaan Presiden Terlalu Besar, Sampai Bisa Endorse Cagub

Berdasarkan penelusuran ang dikutip melalui ANTARA, informasi tersebut tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut adalah milik ANTARAFOTO, yang diambil saat Prabowo menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) 2023 di Balairung Universitas Jambi, Jambi, pada 26 Juli 2023.

Dalam pidatonya, Prabowo, yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, tidak pernah menyampaikan pernyataan untuk menghentikan dana desa.

Sebaliknya, Prabowo mengimbau seluruh kepala desa untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat demi kesejahteraan bersama. Berita lengkap mengenai acara ini dapat dilihat dalam laporan ANTARA berjudul “Prabowo hadiri Rakernas APDESI minta kades tingkatkan kerja sama.”

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto mengenai penghentian dana desa. Bahkan, dalam kampanye politiknya pada Januari lalu, Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi dana desa dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp5 miliar per desa. Ini menunjukkan dukungannya terhadap pengembangan desa melalui pendanaan yang memadai.

Kesimpulan
Klaim yang menyebutkan Prabowo Subianto memerintahkan penghentian dana desa karena dugaan korupsi kepala desa adalah hoaks. Informasi tersebut menyesatkan dan tidak didukung oleh bukti yang valid.

Baca Juga: Politisi PDIP Aria Bima Sebut Kekuasaan Presiden Terlalu Besar Sampai Bisa 'Endors' Cagub

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI