Suara.com - Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menolak kemungkinan pembentukan negara Palestina, di tengah perang yang terus berlangsung di Jalur Gaza. Pernyataan ini muncul saat Saar menghadapi pertanyaan tentang kemungkinan pembentukan negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.
"Saya tidak berpikir posisi ini realistis saat ini, dan kita harus bersikap realistis," ujar Saar yang baru saja dilantik, saat berbicara di Yerusalem
Ia menambahkan bahwa pembentukan negara Palestina akan berakhir menjadi negara Hamas, mengacu pada kelompok militan Palestina di Gaza yang telah bertempur melawan Israel selama lebih dari setahun.
Upaya normalisasi hubungan ini sebelumnya merupakan bagian dari Perjanjian Abraham 2020 yang dimediasi oleh Donald Trump. Proses tersebut mungkin akan dilanjutkan setelah kembalinya Trump ke Gedung Putih pasca kemenangan dalam pemilihan presiden AS minggu lalu.
Baca Juga: Seorang Ibu di Palestina Menggambarkan Kehidupan Penuh Derita dan Putus Asa: Kasihanilah Kami
Sementara itu, di Arab Saudi, para pemimpin Arab dan Muslim berkumpul dalam sebuah pertemuan puncak untuk membahas konflik di Gaza dan Lebanon, di mana Israel juga berperang melawan sekutu Hamas, Hizbullah.
Kementerian Luar Negeri Saudi mengumumkan rencana pertemuan ini pada akhir Oktober, dalam pertemuan aliansi internasional baru di Riyadh yang menuntut pembentukan negara Palestina.
Perang di Gaza dimulai dengan serangan besar-besaran Hamas di wilayah selatan Israel pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan 1.206 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil.
Sebagai tanggapan, Israel melancarkan serangan balasan yang menewaskan lebih dari 43.603 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut data dari Kementerian Kesehatan wilayah tersebut yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di Lebanon, Hizbullah, yang didukung Iran seperti Hamas, mulai menyerang Israel setelah serangan 7 Oktober. Pertempuran lintas perbatasan ini terus meningkat sejak akhir September, saat Israel meningkatkan serangan udara dan mengirim pasukan darat ke wilayah selatan Lebanon.