Infografis
Suara.com - Irak akan mengubah undang-undang pernikahannya yang akan menurunkan usia legal untuk menikah dari 18 tahun menjadi sembilan tahun, yang memungkinkan pria tua menikahi gadis muda, menurut laporan di The Telegraph.
Partai-partai Muslim Syiah yang dominan di Parlemen Irak telah mengusulkan amandemen terhadap "undang-undang status pribadi" negara itu yang dapat mengakibatkan pencabutan hak-hak semua wanita seperti yang dilakukan Taliban.
Jika disahkan, perubahan hukum tersebut akan menghilangkan hak-hak wanita Irak untuk bercerai, hak asuh anak, dan juga warisan.
Perubahan yang diusulkan akan menandai pergeseran dari undang-undang tahun 1959, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang 188, yang diperkenalkan setelah jatuhnya monarki Irak.
Baca Juga: PBB: 70 Persen Korban Perang Gaza adalah Perempuan dan Anak-Anak
Undang-undang tersebut mengalihkan kewenangan hukum keluarga dari tokoh agama ke peradilan negara. Koalisi partai-partai Muslim Syiah mengklaim bahwa langkah yang diusulkan tersebut sejalan dengan interpretasi yang ketat terhadap hukum Islam dan melindungi gadis-gadis muda dari 'hubungan yang tidak bermoral'.
Meskipun upaya telah dilakukan di masa lalu untuk mengubah undang-undang tersebut, ini adalah pertama kalinya tampaknya para anggota parlemen Irak dapat mewujudkannya. Pembacaan kedua amandemen undang-undang tersebut disahkan pada bulan September awal tahun ini.
"Ini adalah yang paling mendekati yang pernah ada. Ini memiliki momentum yang lebih besar daripada sebelumnya, terutama karena partai-partai Syiah," kata Dr. Renad Mansour, seorang peneliti senior di Chatham House seperti dikutip oleh publikasi tersebut.
"Tidak semua partai Syiah, hanya partai-partai tertentu yang diberdayakan dan benar-benar mendorongnya. Menekankan sisi keagamaan adalah cara bagi mereka untuk mencoba dan mendapatkan kembali sebagian legitimasi ideologis yang telah memudar selama beberapa tahun terakhir."
Penentang langkah tersebut mengecam pemerintah dan anggota parlemen karena berupaya mengurangi hak-hak perempuan. Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut secara efektif menempatkan gadis-gadis muda pada risiko kekerasan seksual dan fisik.
Baca Juga: Donald Trump Menang Pilpres AS, Sederet Pesohor Khawatirkan Hak-Hak Perempuan Dirampas
Menurut badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, meskipun melarang pernikahan anak pada tahun 1950-an, 28 persen anak perempuan di Irak telah menikah sebelum berusia 18 tahun.
Sebuah celah hukum yang mengharuskan pemimpin agama untuk meresmikan pernikahan ini, bukan pengadilan, memungkinkan anak perempuan di bawah umur untuk menikah dengan pria yang lebih tua dengan izin dari ayah.
