Infografis
Suara.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan bersikap netral dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Netralitas ASN telah diatur dalam berbagai regulasi.
Hal ini dikemukakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.
Netralitas ASN juga diatur dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tanggal 22 September 2022 yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sesuai arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Bima menegaskan beberapa alasan mengapa sistem birokrasi harus bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini di antaranya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam memberikan pelayanan, serta menciptakan sistem birokrasi yang bersih.
Baca Juga: Eko Patrio Tegaskan KIM Plus Solid Dukung RIDO di Pilkada Jakarta, Target Menang Satu Putaran
"Mengapa birokrasi harus netral? Seperti ditegaskan Presiden, birokrasi yang bersih dan layak, bagaimana mungkin melayani kalau birokrasi sendiri berkonflik," katanya dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak 2024 di Balai Adika Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (10/11/2024).
Bima menambahkan, pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat harus menjalankan fungsi dan tugas dengan baik, yaitu melayani dan memudahkan urusan masyarakat. Untuk itu, pemerintah dilarang berkonflik apalagi sampai memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon saat Pilkada.
"Pemerintah bukan saja hadir, tetapi melayani, memudahkan, dan pada maqom (tingkatan) yang paling dibutuhkan adalah membahagiakan. Akhirnya, itulah penandasan mengapa birokrasi harus netral," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah. Ini seperti tidak memihak serta tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan lain, selain urusan yang lebih besar yaitu menyangkut bangsa dan negara.
"Tidak memihak, bebas dari intervensi," tegasnya.
Baca Juga: Janji Pramono Tata PKL di Jakarta: Tak Ada Lagi yang Dikejar-kejar Satpol PP
Selain itu, Bima juga menyampaikan pesan dari Mendagri agar aparatur pemerintah dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di setiap daerah. Sebab, Pilkada yang digelar secara serentak kali ini merupakan sejarah demokrasi bagi Indonesia.
Karena itu, gelaran ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan berikutnya. Tak lupa, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu yang telah menggelar forum sosialisasi tersebut. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur yang hadir dalam forum tersebut.
"Kalau tadi Mas Rahmat (Ketua Bawaslu) menyampaikan, ada beberapa daerah yang menjadi atensi karena banyak laporan dan lain-lain, tetapi saya kira pada sejarahnya Jawa Timur ini adalah banyak cerita istilah, penuh dengan narasi-narasi yang heroik," pungkasnya.
