Infografis
Suara.com - Setelah Presiden Prabowo Subianto 'mendidik' jajaran kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, langkah yang sama diserukan pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengadakan Rakornas Kepala Daerah di tempat yang sama.
Langkah itu menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kembalinya pengaruh militerisme dalam pemerintahan sipil Indonesia, atau setidaknya memperkenalkan cara-cara kepemimpinan yang lebih militeristik.
Berbeda dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga seorang jenderal bintang empat namun mengedepankan pendekatan sipil dalam pemerintahannya, Prabowo dinilai masih memandang Akmil sebagai “kawah candradimuka” bagi pemimpin bangsa.
"SBY itu jenderal bintang 4. Apakah kemudian pemerintahnya dijalankan dengan cara seperti itu (militerisme), mulai dari Akmil segala macam? Filosofinya kenapa memilih Akmil, karena di kepala orang kayak Prabowo, Akmil itu kawah candradimuka," kata Peneliti senior Imparsial Bhatara Ibnu Reza saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/11/2024).
Baca Juga: Kunker Perdana ke China, Presiden Prabowo Dihadiahi Bunga Buket dari Anak Kecil
Bhatara berpandangan bahwa Akmil memiliki pendekatan berbeda karena berorientasi terhadap pembentukan perwira yang siap mempertahankan negara, bahkan dengan cara-cara destruktif dalam konteks peperangan. Hal itu bertentangan dengan nilai-nilai lembaga pendidikan sipil yang menitikberatkan terhadap pembangunan dan pengembangan peradaban serta ilmu pengetahuan.
Sayangnya, dikritik oleh Bhatara kalau Prabowo nampak tidak menyadari kalau pusat studi peradaban ada di dalam universitas, bukan Akmil. Selain itu, penggunaan pakaian militer oleh para jajaran kabinet selama berada di Akmil juga menjadi simbol yang menambah kesan bahwa Prabowo ingin menanamkan disiplin militer dalam pemerintahan sipil.
"Apakah dengan menggunakan Akmil, menteri-menteri itu seolah-olah kemudian dimiliterkan, dengan pakaian loreng dan segala macem? Itu kan maunya Prabowo begitu, semuanya dimiliterisasi," ucap Bhatara.
Keputusan Prabowo dan keinginan Gibran pun dipandang sebagai nostalgia terhadap masa Orde Baru, di mana dwifungsi ABRI memungkinkan militer menguasai ranah sipil.
"Buat sebagian besar orang yang paham dalam simbol politik dan simbol budaya, apalagi aktivis, itu paham simbol politik bahwa sekarang civitasnya mesti tunduk sama militer," ujar dosen Universitas Trisaksi tersebut.
