Sesuai Arahan Prabowo, Pemprov DKI Bakal Sediakan Hunian Layak Bagi Warga di Kolong Jembatan
Teguh juga bakal melakukan peninjauan ke Rusun Petak Habitat Ancol di Jalan Tongkol 10.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyediakan hunian layak bagi warga yang membutuhkan. Salah satunya warga di kolong Jembatan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah baik di pusat maupun daerah harus menyediakan hunian yang layak untuk warga.
“Sesuai arahan dari Pak Presiden terkait pengadaan rumah yang layak untuk semua, apalagi untuk mereka yang ada di bawah,” kata Teguh di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
"Sudah ada pertemuan dengan Pak Menteri Perumahan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, kemudian menyampaikan arahan kepada kita, selaku pemerintah daerah,” katanya menambahkan.
Teguh menyebut saat dirinya melakukan kunjungan di kolong Jembatan Pakin kemarin Kamis (7/11), kondisi dari warga yang tinggal di sana memang memprihatinkan.
Sebagai kepala daerah, dia akan mengupayakan warga di wilayah tersebut bisa mendapatkan hunian yang lebih layak.
Nantinya Teguh juga bakal melakukan peninjauan ke Rusun Petak Habitat Ancol di Jalan Tongkol 10.
Di sana, dia dan jajaran memeriksa sejumlah fasilitas rusun yang kini sudah berdiri dua menara dari sembilan yang direncanakan.
Kemudian, Teguh meminta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendata warga yang tinggal di lokasi yang tidak layak, seperti tinggal di bawah kolong tol dan kolong jembatan.
Baca Juga: Sindir Gerindra, Pengamat: Ada Apa dengan Partai Ini? Kok Terlalu Sopan Kepada Koruptor?
Nantinya, mereka akan diprioritaskan menempati rusun yang tidak jauh dari lokasi semula.
Kendati demikian, Teguh menjelaskan perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dulu apakah warga tersebut adalah warga DKI Jakarta atau bukan.
“Kami dengan Wali Kota Jakarta Utara, kemudian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedang meminta data warga tersebut. Mereka itu sebenarnya penduduk DKI bukan. Nanti untuk penduduk yang non-DKI gimana,” kata Teguh.
