Mafindo Soroti Hoaks Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Sasar Calon Kepala Daerah

Kamis, 07 November 2024 | 16:45 WIB
Mafindo Soroti Hoaks Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Sasar Calon Kepala Daerah
Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho. (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Cek Fakta menilai hoaks mulai menjamur menjelang Pilkada 2024. Pernyataan tersebut didukung dengan berkaca dari Pilpres 2024 pada Februari lalu.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menilai jelang pilkada, mulai ada hoaks mengenai komunis hingga SARA.

“Jika mulai ada hoaks soal komunis, hasutan kebencian berbasis agama, etnis, suku, afiliasi lain, itu tanda pemilu atau pilkada sudah dekat,” kata Septiaji dalam acara Indonesia Fact Cheking Summit (IFCS) 2024 di Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Pasalnya, Mafindo mencatat pada semester I 2024 atau pada saat diselenggarakannya Pilpres 2024, jumlah hoaks mencapai 2.119. Adapun 31,6 persen di antaranya merupakan hoaks terkait pemilu

Baca Juga: PDIP Endus Dugaan Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Libatkan Oknum Kapolda

Menurut Septiaji, jumlah tersebut hampir menyentuh total temuan hoaks sepanjang tahun 2023 yang mencapai 2.330. Dengan begitu, dia menilai saat pesta politik besar, hoaks menjadi alat untuk memengaruhi opini publik.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pada Maret 2024 hoaks yang ditemukan mencapai 394, April 328, Mei 412, dan Juni sebanyak 296 kasus.

Usai Pilpres, Setiadji menjelaskan hal serupa juga akan terjadi pada Pilkada 2024. Dengan banyaknya hoaks yang makin menjamur, dia menyebut hari pemungutan suara makin dekat.

“Seluruh elemen Bangsa Indonesia berharap Pilkada kali ini berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipercaya, juga tanpa hoaks,” ujar Septiadji.

Menurut dia, hoaks yang bermunculan jelang Pilkada 2024 berbeda dengan saat pilpres. Sebab, hoaks yang muncul bersifat lebih lokal serta menyasar calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Pakar Minta Prabowo Tindak Tegas Aparat Penegak Hukum Cawe-cawe di Pilkada

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI