Infografis
Suara.com - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengusulkan adanya integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mencegah berulangnya kasus judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Menurutnya, integrasi teknologi berbasis AI dalam birokrasi bisa memantau aktivitas dan kebijakan internal secara otomatis dan real-time.
“Dengan teknologi yang tepat, anomali atau aktivitas mencurigakan bisa terdeteksi sejak awal. Ini akan membuat manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan lebih sulit dilakukan,” kata Hardjuno dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Teknologi tersebut, lanjut Hardjuno, juga harus diterapkan dalam mekanisme pelaporan. Publik dan pegawai internal harus memiliki saluran aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut akan dampak negatif.
Kendati demikian, dirinya menekankan bahwa penerapan teknologi AI harus dibarengi dengan langkah konkret pembenahan etika dan budaya kerja birokrasi dari korupsi menjadi mengabdi kepada publik.
Langkah konkret yang bisa dilakukan, sambung dia, yakni penguatan sistem pengawasan dan penindakan internal di kementerian. Pengawasan internal, menurutnya, harus lebih ketat dan setiap pegawai harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang.
"Terlebih, perlu ada hukuman tegas dan transparan bagi mereka yang terbukti terlibat dalam tindakan menyeleweng,” ucap dia.
Selain itu, Hardjuno menambahkan, penguatan etika kerja dan berbagai pelatihan pegawai perlu digencarkan secara berkesinambungan.
Ia menyebutkan membangun karakter pegawai memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup edukasi berkelanjutan dan penerapan teknologi transparan.
Setiap pegawai, kata dia, harus paham bahwa mereka bekerja untuk publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
