Infografis
Suara.com - Rapat Anggota Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11/24) mendadak terhenti di tengah-tengah.
Momen ini sontak menjadi sorotan publik, lantaran di tengah berjalannya rapat, Menteri BUMN, Erick Thohir dipanggil mendadak oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Alhasil momen pendalaman materi soal program kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga untuk 2025, serta target penyelesaian roadmap Kementerian terhenti begitu saja.
Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto seketika memotong rapat dan memberitahukan bahwa Erick harus meninggalkan ruangan.
Baca Juga: Dony Oskaria Jadi Wamen BUMN Sekaligus Wakil Komisaris Pertamina, Memangnya Boleh Rangkap Jabatan?
“Sebelum saya lanjutkan teman-teman ini barusan Pak Dasco menghubungi kami dan meminta untuk pak Menteri bertemu dulu dengan beliau karena sedang ada diskusi terkait dengan BUMN,” ujar Adisatrya, dikutip dari TV Parlemen.
“Jadi minta izin teman-teman, pak Menteri kita izinkan ya untuk meninggalkan tempat dulu dan bergabung sekarang,” tambahnya.
Merespon hal ini banyak warganet yang kemudian bertanya-tanya soal apa jabatan Dasco sesungguhnya, hingga dirinya bisa memberhentikan rapat begitu saja, sekalipun rapat tersebut terbilang penting.
“ini Dasco jadi apa sebenernya sih bisa manggil Menteri, @partaigerindra,” tulis akun @adri dikutip dari Tiktok @gen.dasco, Rabu (6/11/24).
“Pak mentri Dasco hanya berani manngil pak eric, tp gag brni mendorong ruu perampasan asset,” sahut @Jindanjun.
Baca Juga: Detik-detik Melly Goeslaw Nyanyi Lagu Gantung di Rapat DPR, Rombak Lirik Demi Bapak Menteri
“Pak Dasco orang no 2 di Indo setelah Pak Prabowo, Mas Wapres No.3 ,” sebut @sumantri69.
“PRESIDENNYA itu pak wowo apa pak dasco ya .hehe,” sahut @Alus.Jhon.
Di tengah-tengah pemanggilan Erick tersebut, akhirnya Adisatrya memutuskan melanjutkan rapat kerja meskipun banyak anggota yang menolaknya.
Sesi pendalaman paparan Kementerian BUMN dilanjutkan sampai Erick Kembali ke ruang rapat Komisi VI.
