Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid justru ragu dengan netralitas dari Kapolri maupun jajaran di bawahnya, termasuk Kapolda.
“Saya masih meragukan itu ya. Saya kira bekas pemilu 2024 kemarin, Pilpres itu masih terasa sampai sekarang kan," katanya.
Sebab, Usman mengendus residu Pilpres 2024 masih akan terbawa ke Pilkada. Dimana, aparat penegak hukum bakal mengikuti arah angin politik Jokowi.
“Masih ada kesan bahwa aparat kepolisian cenderung mengikuti arah angin politik Jokowi yang memang dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Prabowo,” jelas Usman.
Usman menduga, saat ini para petinggi di kepolisian resah pada kecenderungan pimpinannya yang disinyalir kurang netral. Terlebih, para petinggi inj memiliki kedekatan pribadi atau kedekatan lewat karir di masa lalu dengan Jokowi yang sangat berpengaruh besar.
“Nggak mungkin (Kapolda tak netral dicopot), kecuali dia mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan menguntungkan pemerintah, karena pemerintah sekarang dengan pemerintah yang lalu kan sebenarnya tidak berbeda,” katanya.