Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari meminta Presiden RI Prabowo Subianto menindak tegas aparat penegak hukum yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024.
Feri juga menegaskan Prabowo menginginkan jika aparat penegak hukum tidak ikut campur atau cawe-cawe pada Pilkada kali ini.
“Ya haruslah (Prabowo bersikap tegas). Kan tidak hanya pernyataan sikap, tetapi juga kemudian perbuatan,” kata Feri usai diskusi, di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Feri menyebut, ada dua kemungkinan, dari peryataan Prabowo soal tidak ikut campur dalam Pilkada. Dalam hal ini, dikaitkan dengan aparat penegak hukum atau kepolisian.
Baca Juga: Ultimatum Presiden Prabowo: Jangan Ada Lagi Beking Judol, Korupsi, hingga Narkoba!
“Kalau dilihat hirarki tindakan pelanggaran Pilkada, ada dua kemungkinan. Satu, ada bawahan presiden yang menentang presiden,” katanya.
“Kedua, presiden bisa saja bermain gimmick. Perintahnya A, tetapi yang di bawah tangan lain lagi,” tambahnya.
Meski demikian, Feri menaruh harapan besar kepada bahwa seluruh aparat di seluruh lapisan tingkatan untuk menjalankan perintah presiden demi menjaga netralitas dan tak melakukan intervensi pada Pilkada.
“Mudah-mudahan presiden memerintahkan sesuai dengan apa yang dikatakan dan tidak ada aparat bawahannya yang bermain mata,” katanya.
Feri juga menyinggung ihwal aturan di dalam undang-undang yang telah mengatur soal netralitas aparat dan ASN di dalam Pemilu. Termasuk, sanksi yang bakal diterima bagi para aparat dan ASN yang berani melakukan pelanggaran.
“Di dalam undang-undang kan mereka dilarang untuk berpihak. Tidak hanya bisa dipindahkan, diturunkan jabatan, bahkan bisa diberhentikan. Bahkan bisa dipidana,” tegas Feri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid justru ragu dengan netralitas dari Kapolri maupun jajaran di bawahnya, termasuk Kapolda.
“Saya masih meragukan itu ya. Saya kira bekas pemilu 2024 kemarin, Pilpres itu masih terasa sampai sekarang kan," katanya.
Sebab, Usman mengendus residu Pilpres 2024 masih akan terbawa ke Pilkada. Dimana, aparat penegak hukum bakal mengikuti arah angin politik Jokowi.
“Masih ada kesan bahwa aparat kepolisian cenderung mengikuti arah angin politik Jokowi yang memang dalam hal ini sudah bekerjasama dengan Prabowo,” jelas Usman.
Usman menduga, saat ini para petinggi di kepolisian resah pada kecenderungan pimpinannya yang disinyalir kurang netral. Terlebih, para petinggi inj memiliki kedekatan pribadi atau kedekatan lewat karir di masa lalu dengan Jokowi yang sangat berpengaruh besar.
“Nggak mungkin (Kapolda tak netral dicopot), kecuali dia mengambil pilihan yang berbeda dengan apa yang diharapkan menguntungkan pemerintah, karena pemerintah sekarang dengan pemerintah yang lalu kan sebenarnya tidak berbeda,” katanya.
