Infografis
Suara.com - Aktivis Pro Demokrasi dan HAM, Todung Mulya Lubis mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot para Kapolda yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada serentak 2024.
Pencopotan ini perlu dilakukan lantaran tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin aparatur negara ikut campur dalam Pilkada.
Pasalnya, Todung mengaku, pernah mendengar adanya pihak aparatur negara yang ikut cawe-cawe dalam Pilakada, secara terstruktur. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan sejumlah Provinsi lainnya.
"Kalau itu hanya satu dua kasus, itu mungkin masih bisa disebut oknum. Tetapi ketika ia sudah masif di beberapa tempat, di beberapa Kabupaten, beberapa Provinsi, akan sangat mustahil untuk mengatakan itu sebagai oknum," kata Todung, dalam sebuah diskusi, di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Baca Juga: Bantah KIM Plus Pecah di Pilgub Jakarta, Sahroni: Yang Disangka Menang Belum Tentu Menang
Todung mendesak, agar tindakan para aparat ini benar-benar diinvestigasi. Menurutnya, Kapolri sebagai pucuk pimpinan tertinggi di korps Bhayangkara harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
"Nah saya mendukung untuk melakukan evaluasi, assessment dan Kapolri mencopot beberapa Kapolda yang bertanggung jawab di provinsi-provinsi (yang diduga ikut cawe-cawe di Pilkada 2024)," tegasnya.
Todung menyampaikan, jika cawe-cawe yang dilakukan oleh anggota kepolisian, tidak sejalan dengan sikap Prabowo.
Terlebih, saat ini Prabowo sedang gencar membersihkan pihak-pihak yang coba melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, membuat demokrasi itu dirusak dari dalam.
"Menurut saya mereka mesti dibersihkan kalau Presiden Prabowo ingin memberikan satu sinyal bahwa kita akan merestorasi kembali demokrasi yang sudah dirusak dari awal," pungkasnya.
