Suara.com - Sejumlah elemen buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/11/2024). Mereka meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI 2025.
Para buruh membawa mobil komando dan atribut dari tiap elemen serikat pekerja. Setelah beberapa saat menggelar demonstrasi, perwakilan mereka diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi untuk berdialog.
Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Yusuf Suprapto mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan sejumlah poin kepada Teguh. Ia berharap Pemprov menerima masukan buruh untuk menaikkan UMP hingga 10 persen.
"Yang pertama itu soal UMP 2025 harapan kita bisa menebus Rp6 juta sampe Rp6,5 juta yah kalau itung-itungan nanti tinggal dilakukan Dewan Pengupahan yang ada di provinsi Jakarta nah itu yang pertama," ujar Yusuf.
Baca Juga: Usai Adanya Putusan MK, DPR Kumpulkan Menkum, Menaker hingga Buruh Pastikan PP 51 Sudah Tak Berlaku
Yusuf mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan pengupahan. Ia berharap nantinya akan ada aturan baru soal penentuan nilai upah yang mengikuti putusan MK.
"Soal upah minimum provinsi 2025 yang memang ada sedikit perubahan dari yang lalu dari PP 51. Sehingga kita ingatkan 'pak tolong di perhatikan ini juga aspirasi dari kita termasuk putusan MK ini menjadi yang di konsenkan oleh pekerja oleh buruh di Jakarta'," ucapnya.
Ia juga meminta Pemprov segera mengatur pengupahan bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. Regulasi ini merupakan janji lama yang tak kunjung dipenuhi.
"Harapannya ini Jakarta punya guidance, minimal ada 5 persen lah di atas UMP, nah ini untuk temen temen kita yang sudah bekerja satu tahun ke atas," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Yusuf menyebut Teguh tak persoalkan aksi yang dilakukan elemen buruh asalkan tidak anarkis dan menjaga ketertiban.
Baca Juga: MK Kabulkan Gugatan Partai Buruh, 21 Pasal UU Ciptaker Diubah! Ini Rinciannya
"Kelihatannya beliau sangat demokratis. Silakan aksi, monggo, karena memang sejatinya kalau buruh ini organisasi massa. Kita kan membawa aspirasi melalui massa aksi yang hadir. Kemudian perwakilan masuk menyampaikan aspirasi yang dibawa teman-teman," pungkasnya.