Infografis
Suara.com - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno gelar rapat dengan sejumlah menteri di bawah koordinasinya di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Pratikno menyampaikan, rapat ringkat menteri itu membahas berbagai program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Bapak Presiden, adalah renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan rumah sakit, renovasi RS, penanganan stunting," kata Pratikno dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki beberapa program prioritas yang menjadi tanggungjawab Kemenko PMK beserta jajaran kementerian di bawahnya.
Program unggulan tersebut di antaranya, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, peningkatan pembelajaran berbasis digital, pembangunan RS, renovasi RS, skrining kesehatan gratis, hingga penanganan TBC.
Tidak hanya lintas kementerian, Pratikno mengatakan bahwa pelaksanaan program-program itu juga harus melibatkan setiap kepala daerah.
"Jadi Pak Presiden sudah menggarisbawahi beberapa program utama, itu harus dibahas lintas sektor, tidak bisa diselesaikan sektor per sektor. Jadi tadi kita singgung, termasuk juga kami akan menggarisbawahi beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Kepala Daerah," tuturnya.
Setelahnya juga akan ada pertemuan Kepala Daerah seluruh Indonesia. Menurut Pratikno, pertemuan itu bisa jadi momentum untuk melakukan sinkronisasi di tingkat pusat sampai ke daerah.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenko PMK itu diikuti oleh seluruh menteri dan wakil menteri teknis yang berada di bawah koordinasi PMK.
Ada pun kementerian yang hadir di antaranya, Kementerian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Baca Juga: Terkuak! Ternyata Ini Arti Sajian Nasi Goreng SBY saat Jamu Prabowo di Cikeas
Lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga Badan Penyelenggara Haji.
