Infografis
Suara.com - Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan kembali menetapkan eks Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono (PB) sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan prasarana kereta api ringan alias light rail transit (LRT).
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari mengatakan, penetapan terhadap Prasetyo Boeditjahjono, telah lebih dahulu dilakukan oleh penyidik Kejati Sumsel, sebelum PB ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung.
“Adapun penetapan tersangka PB oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah dilakukan terlebih dahulu sebelum Kejaksaan Agung RI melakukan penangkapan dalam perkara yang lain,” kata Vanny, dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Vanny juga menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, PB telah telah diperiksa oleh penyidik sebanyak tujuh kali.
Dalam perkara ini, pihak penyidik menemukan alat bukti berupa transfer uang setoran ke rekening PB sejak tahun 2016-2020. Total, uang setoran yang mengalir ke rekening PB selama ia menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mencapai Rp 18 miliar.
“Uang tersebut diperolah dari penyetoran secara berkali-kali ke rekening PB dalam jangka waktu tahun 2016-2020,” ucap Vanny.
Menurut dia, saat ini pihaknya juga bakal mendalami aliran dana untuk PB yang dari penyetoran.
“Saat ini, tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akan melakukan pemeriksaan tersangka PB di Kejaksaan Agung RI,” jelasnya.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat PB dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
Penyidik juga melapis PB dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
