Pansel Capim KPK Era Jokowi Digugat ke MK, Boyamin MAKI: Yang Berhak dan Sah Bentukan Prabowo!

Agung Sandy Lesmana

Selasa, 05 November 2024 | 16:06 WIB

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menunjukkan barang bukti bantuan sosial dari Kemensos yang diduga telah disunat, di gedung KPK, Rabu (16/12/2020). (Suara.com/Welly)

"Menurut versi saya, yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya (pansel) bentukan Pak Prabowo Subianto."

Suara.com - Tim panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK yang dibentuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang mengajukan uji materi atau judicial review ke MK terkait keabsahan tim Pansel Capim KPK bentukan Jokowi adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

Boyamin mengungkap alasannya mengajukan gugatan ke MK itu karena dia menganggap yang berhak membentuk Pansel Capim KPK adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Menurut versi saya, yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya (pansel) bentukan Pak Prabowo Subianto," kata Boyamin dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).

Boyamin merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 112/PUU-XX/2022 yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.

"Itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan (seleksi) tahun 2019," ucap dia.

Ketua Pansel KPK, Muhamamd Yusuf Ateh. (Suara.com/Novian)

Oleh karena itu, menurut Boyamin, pimpinan KPK untuk periode 2024–2029 itu seharusnya diseleksi dan/atau diserahkan kepada DPR dan Presiden Periode 2024–2025, dalam hal ini Prabowo Subianto.

Boyamin mengaku telah bersurat kepada Jokowi. Akan tetapi, Jokowi tetap mengajukan panitia seleksi pimpinan KPK.

"Mau enggak mau ya terpaksa (saya) datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan (pansel KPK) pada DPR," ucap Boyamin.

Boyamin mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1, 2, 3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diapit Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir usai meninjau Pasar Bululawang, Malang, Jawa Timur, Senin (24/7/2023). (YouTube Sekretariat Presiden)

Permohonan tersebut diajukan oleh Boyamin selaku pribadi, bukan selaku Koordinator MAKI.

"Saya berharapnya (diputus) kurang dari seminggu gitu, lima, empat hari, tiga hari bisa jadi mudah-mudahan diputus ditolak atau dikabulkan," kata Boyamin.

Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029.

Berkas calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.