Infografis
Suara.com - Ikatan Keluarga Minang (IKM) menuai sorotan publik gegara ramai lisensi rumah makan Padang.
Kisruh tersebut bermula dari aksi sweepeng yang dilakukan di sejumlah rumah makan Padang di Cirebon. Aksi pencopotan dan penghapusan label 'Masakan Padang' diduga dilakukan oleh Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon (PRMPC).
Belakangan diketahui, aksi tersebut dipicu perang harga yang dinilai merusak pasar. Beberapa rumah makan Padang mematok tarif serba Rp10 ribu.
Tidak berselang lama, muncul unggahan rumah makan Padang dengan stiker 'Lisensi Ikatan Keluarga Minang (IKM)'. Ketua Harian IKM Andre Riosiade angkat bicara. Dia pun tidak membenarkan adanya pelarangan orang bukan asli Padang mendirikan rumah makan.
Menurut Andre, setiap warga negara berhak untuk berjualan nasi Padang karena sudah menjadi kuliner khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lantas, seperti apakah organisasi Ikatan Keluarga Minang (IKM)? Berikut ulasannya.
Sejarah Ikatan Keluarga Minang (IKM)
Tidak ada catatan pasti kapan Ikatan Keluarga Minang (IKM) berdiri. Paguyuban ini sudah ada lebih dulu sebelum terbentuk secara resmi DPP IKM.
Melansir dari laman ikm.od.id, awal mulanya organisasi ini tidak terstruktur. Nefri yang merupakan warga asli Minang menuturkan banyak menemukan paguyuban atau organsiasi masyarakat Minang di sejumlah daerah yang menjadi tujuannya bekerja saat itu. Di banyak provinsi sering dijumpai organisasi Ikatan Keluarga Minang.
Baca Juga: Awal Mula Kisruh Rumah Makan Padang, Komentar Andre Rosiade Malah Picu Wacana Boikot
Dia lalu berpikir untuk menyatukan semua paguyuban atau organisasi dari usung Aceh sampai Papua dalam satu wadah DPP IKM. Ide itu diwujudkannya saat menetap di Jakarta.
